Bansos Beras Segera Dibagi

PEMERINTAH terus bekerja untuk mereduksi dampak ekonomi pandemi covid-19 melalui pemberian berbagai jenis bantuan sosial (bansos). Setelah bantuan tunai kepada pekerja dan guru honorer berpenghasilan di bawah Rp5 juta, masyarakat miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pun mendapatkan giliran.

Khusus untuk mereka, pemerintah menyiapkan bansos nontunai berupa beras. Bansos beras dijadwalkan segera dibagikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam waktu dekat.

Harapannya, dengan bansos yang juga salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) di Kementerian Sosial itu, sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak wabah covid-19 dapat terpenuhi.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan distribusi bansos beras bakal berlangsung 3 bulan, mulai Agustus hingga Oktober 2020. “Setiap KPM memperoleh bantuan 15 kg beras kualitas medium per bulan,” kata Mensos Juliari di Jakarta, kemarin.

Bansos beras diproyeksikan bagi KPM peserta PKH dengan total penerima program sebanyak 10 juta KPM. Untuk mendukung pemberian bantuan itu, anggaran Rp5,41 triliun pun disiapkan. Keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sangat terdampak pandemi covid-19 ditetapkan sebagai penerima bansos beras itu.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai bantuan apa pun di tengah situasi sulit akibat pandemi niscaya dibutuhkan masyarakat. Namun, ia berpendapat bantuan uang tunai jauh lebih dibutuhkan masyarakat saat ini karena dapat mendorong perputaran ekonomi.

“Bantuan uang tunai akan berdampak jauh lebih besar ketimbang beras karena daya beli ma- syarakat akan terdorong dan sisi permintaan akan terdongkrak,” kata Piter, kemarin.

Karena bantuan beras telanjur diprogramkan, Piter mendesak agar kualitas beras bantuan yang disalurkan benar-benar baik, layak, dan sesuai dengan yang dijanjikan.

Subsidi upah

Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo, kemarin, resmi  meluncurkan program subsidi upah untuk pekerja di Istana Negara, Jakarta. Dengan program bantuan itu, Presiden berharap daya beli masyarakat, terutama golongan menengah, tetap terjaga sehingga perekonomian nasional dapat terdorong.

Menurut Presiden, akibat pandemi covid-19, bukan hanya masyarakat kelas bawah yang kesusahan, orang-orang di kelas menengah dan atas pun mengalami hal yang sama. “Perusahaan kecil terganggu, perusahaan menengah terganggu, perusahaan besar juga terganggu. Semua mengalami masalah kesehatan dan masalah ekonomi,” cetus Presiden.

Karena alasan itulah, pemerintah memutuskan untuk memberi stimulus kepada pekerja berupah di bawah Rp5 juta per bulan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan subsidi upah Rp2,4 juta secara total akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja, bertahap hingga akhir September.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hingga kemarin, pihaknya telah mengumpulkan data 13,8 juta pekerja atau 88% dari target 15,7 juta pekerja yang menjadi sasaran program bantuan subsidi upah.

Peneliti Indef, Media W Askar, mendorong pemerintah agar me- miliki data sasaran penerima bantuan langsung tunai itu terlebih dahulu sebelum menggelontorkannya. (Hld/Pra/X-6)