Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri enggan menilai soal dugaan pelanggaran etik yang menimpa dirinya. Menurut dia, Dewan Pengawas (Dewas) yang berhak memutuskan perkara ini tidak atau melanggar etik.
"Saya tidak mau komentar biar nanti Dewas yang menilai," ujar Firli sesaat sebelum memasuki tempat sidang etik, di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (25/8).
Ia mengaku akan mengikuti seluruh proses pengungkapan dugaan pelanggaran etik setelah tertangkap kamera menumpangi helikopter mewah, jenis helimousine, sewaan.
"Kita ikuti dulu, ok," pungkasnya.
Baca juga: Firli Ngotot Tak Terima Gratifikasi
Perkara ini bermula saat Firli menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menjadi pelapor dugaan ini.
Atas perbuatannya Firli pun diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas KPK tepatnya Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan atau kepemimpinan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.(OL-5)
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh sejak pekan pertama bencana Sumatra.
Waastamaops Kapolri Irjen Laksana menegaskan bahwa Polri terus bergerak cepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam kondisi darurat.
Dua helikopter yang dilibatkan masing-masing adalah satu unit Mi-17 dan satu unit Bell 412.
TIM Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan memperluas lokasi operasi pencarian helikopter BK 117-D3 yang diperkirakan jatuh di kawasan hutan Pegunungan Meratus.
Selain jalur udara, Basarnas juga mengerahkan tim melalui jalur darat.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved