Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengusulkan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mempercepat pemindahan narapidana (napi) narkotika kelompok bandar dipindahkan ke rumah tahanan (Rutan) Nusa Kambangan. Ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membatasi ruang gerak mereka selama di tahanan.
"Segera setelah putusan hakim dibacakan, penempatan para bandar ini tidak lagi pada lapas-lapas tempat kejadian mereka berperkara melainkan di lapas super maksimum Nusa Kambangan," kata Hinca, Jumat (21/8).
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan Kemenkumham memang sudah menindaklanjuti usulan tersebut dengan memindahkan ratusan bandar pada Juli 2020. Namun, upaya serupa harus dilakukan dengan cepat.
Baca juga: Polisi Jadwalkan Pemanggilan Kedua Hadi Pranoto Senin Depan
Dia mengakui jika proses tersebut tidak mudah. Apalagi, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah napi bandar narkoba ada 77.849 orang pada 2019.
"Tentu mustahil semua ditaruh di Nusa Kambangan, angka itu hampir sama dengan jumlah penduduk yg mendiami Kecamatan Menteng Jakarta Pusat (80 ribu jiwa, data 2017) besar sekali bukan?" sebut dia.
Dia pun mengusulkan agar Kemenkum HAM mendata para napi narkoba tersebut. Napi narkoba kelas berat harus diminta langsung dikirim ke Rutan Nusa Kambangan.
Sementara itu, napi yang masuk dalam kategori menengah ke bawah di tempatkan di ruang khusus. Ruangan tersebut harus dijaga ketat dan dilengkapi alat jammer atau penghilang sinyal.
"Kunci dari peredaran narkotika di lapas adalah komunikasi. Matinya informasi, mungkin akan meminimalisir kegiatan peredaran," ungkap dia.
Dia meminta agar usulan tersebut segera ditindaklanjuti Kemenkum HAM. Sehingga, upaya napi narkoba menjalankan bisnisnya di balik jeruji bisa diminimalkan.
"Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) bekerjalah serius," ujar dia. (OL-1)
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved