Paslon Pilkada 2020 akan Bacakan Pakta Integritas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana memanggil para calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 secara virtual. Kepala daerah bakal diminta membacakan pakta integritas terkait komitmen menjalankan Pilkada jujur.

"Kalau seandainya nanti 270 daerah dan masing-masing ada tiga calon maka ada tiga dikali 270 peserta. Kita lakukan dulu secara virtual mendengarkan apa kata KPK, Kemendagri, Bawaslu, dan KPU," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (18/8).

Firli mengatakan agenda itu juga akan dihadiri seluruh partai politik pengusung para calon pasangan. Semua elemen dalam Pilkada serentak bakal diminta mendengarkan pakta integritas untuk menjadikan Pilkada jujur tanpa korupsi.

Baca juga: PAN: Politik Dinasti Sah dan Tetap Butuh Perjuangan

Selain mendengarkan sumpah para calon, KPK juga akan keliling mengecek kesiapan Pilkada serentak nanti. KPK akan memantau seluruh dana para calon untuk memastikan bebas korupsi.

"Karena pengalaman empiris terjadi kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah itu karena mahal dan besarnya biaya Pilkada," ujar Firli.

Firli mengatakan potensi korupsi pada Pilkada sangat memungkinkan. Tercatat, beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK dilakukan kepala daerah untuk mencari pengembalian modal kampanye.

"Jadi sudah banyak terjadi, di Lampung, di Riau, dan di beberapa daerah, para kepala daerah terlibat korupsi karena tingginya biaya Pilkada," tutur Firli. (OL-1)