Demi Menjaga Daya Beli Masyarakat

KETUA Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bantuan sosial tunai kepada karyawan bergaji di bawah Rp5 juta per bulan bertujuan mendorong daya beli masyarakat.

Jumlah pekerja yang ada di segmen tersebut tergolong banyak. Dari penyisiran data yang dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan, penerima bantuan di segmen ini sebanyak 13,8 juta orang, sedangkan kriteria penerima, yakni tenaga kerja formal yang masih tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, tetapi mereka dirumahkan dan mengalami pemotongan gaji.

Wujudnya berupa bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan yang disalurkan di tahap pertama pada kuartal III 2020 dan tahap kedua di kuartal IV. “Bantuan akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Total dana yang dianggarkan Rp33,1 triliun,” kata Budi di Jakarta, kemarin.

Budi menyebut daya beli turun juga bukan lantaran masyarakat tidak memiliki uang, melainkan karena cemas jika keluar rumah.”Selama rasa aman belum terbentuk, roda ekonomi terhambat. Arahan dari Presiden ialah fokus mengembalikan rasa aman dengan tata cara baru, yakni protokol kesehatan,” ucap Budi.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mendesak agar pekerja bergaji di bawah Rp5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat subsidi. “Negara tidak boleh pilih kasih. Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan,” kata Said.

Dalam menanggapi usul itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan detail soal insentif masih dalam finalisasi. Berbagai masukan akan dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan.

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta berbagai program stimulus dalam rangka menggerakkan ekonomi dapat disegerakan, tetapi harus tepat sasaran. “Tentunya pemerintah juga perlu memacu sektor lain untuk memulihkan perekonomian,” ujarnya. (Dhk/Iam/Mir/RO/X-11)