Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemerintah untuk membagi insentif kepada kalangan pekerja atau buruh yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan bakal segera direalisasikan.
Melalui program percepatan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), sebanyak 13,8 juta juta pekerja non-PNS dan BUMN dijatah bantuan tunai. Mereka ialah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.
Pekerja dengan kriteria ter-sebut berhak mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan atau total sebe-sar Rp2,4 juta. Insentif bakal ditransfer langsung ke reke-ning masing-masing pekerja dalam dua termin setiap dua bulan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tho-hir, selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional, membenarkan rencana pen-cairan insentif tersebut.
“Program stimulus ini se-dang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada Septem-ber 2020 ini,” tegas Erick dalam keterangan resmi, kemarin.
Erick menambahkan, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan itu ialah untuk mendorong konsumsi masyarakat. “Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata dia.
Rencana pencairan insentif itu pun disambut gembira oleh kalangan buruh. Melalui Ke tua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kalangan pekerja menilai tepat dan mengapresiasi program itu. Apalagi, di masa pandemi covid-19, banyak buruh tidak mendapatkan upah penuh sehingga daya daya beli mereka menurun drastis.
“Karena itu, kami berharap program ini segera direalisasikan,” cetus Said, kemarin.
KSPI juga mengingatkan agar program ini tepat sasaran, tepat guna, disertai pengawasan ketat. “Data 13 juta buruh yang akan mene-rima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah benar-benar tepat sasaran,” ujar Said.Finalisasi
Dalam kesempatan terpi-sah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan paket insentif sebesar Rp2,4 juta bagi pekerja sedang dalam tahap finalisasi oleh Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Hal-hal yang tengah difinalisasi salah satunya mengenai skema pencairan yang pas dan cepat. Pemerintah harus mematikan insentif uang ini bisa sampai kepada yang berhak,” kata Febrio saat konferensi pers secara virtual, kemarin.
Sebelumnya, Menteri Ke-uangan Sri Mulyani Indra-wati mengungkapkan, untuk mengatasi lambatnya realisasi anggaran, pemerintah mengalihkan Rp238,9 triliun dari total anggaran Rp695,20 triliun program PEN menjadi bansos. Salah satunya berupa insentif kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.
Bersama program insentif lainnya, bansos itu didesain untuk memperkuat daya beli. Diharapkan pula, ia mendorong geliat ekonomi triwulan ketiga ke arah positif seusai bertumbuh minus 5,32% di triwulan II dan menghindarkan negeri ini dari resesi.
Dalam konteks yang sama, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat atau Rerie mendorong pemerintah melakukan terobosan kreatif dan inovatif, terutama di sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan terakhir, misalnya sektor pertanian. Kebijakan yang menggairahkan sektor itu harus segera direalisasikan.
“Peningkatan konsumsi hasil pertanian lokal, misalnya, berpotensi menggerakkan ekonomi nasional karena sek-tor pertanian ialah sumber pangan yang merupakan kebutuhan banyak orang,” ujar Rerie. (Hld/RO/X-6)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
DI Indonesia ditemukan masih ada sekitar 14 juta pekerja yang menerima upah di bawah standar, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta merupakan hasil pembahasan panjang dan transparan di Dewan Pengupahan,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama: Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung.
Pemerintah melalui masing-masing Pemerintah Daerah telah resmi merilis penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved