Birokrasi Atasi Korona Jadi Lebih Panjang

BAGAIMANA pendapat Anda mengenai pembentukan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonom?

Ya saya tidak tahu tugasnya dan yang saya tahu komite ini pun atas dasar perintah Presiden juga untuk membantu menangani covid-19. Kemudian bisa memerintahkan menteri dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden.

Seharusnya jurus yang digunakan pemerintah seperti penanganan bencana tsunami Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang memiliki fokus kerja, langsung bertanggung jawab kepada presiden, solid dan birokrasi efi sien sehingga cepat dan responsif. Namun, saya tidak mengetahui komite itu dibentuk. Mungkin sudah pusing dengan ekonomi, supaya komite itu membawahkan ekonomi dan covid-19.

Sejauh mana Anda melihat efektivitas dari komite yang menggantikan Satgas Penanggulangan Covid-19?

Pembentukan komite ini tidak ada bedanya karena satgas pun bisa langsung bertanggung jawab kepada presiden. Malah lebih tidak efektif karena dua masalah besar ditangani satu tangan dan ketuanya pun menteri BUMN yang sudah memiliki banyak pekerjaan dan ditarik pula wakil menteri BUMNN-nya dan juga Pak Doni Munardo sehingga birokrasinya lebih panjang.

Apakah memang penanganannya tidak bisa diintegrasikan?

Saya sudah bilang ini sejak awal, korona itu krisis kesehatan. Jadi, kalau ingin mengubah kebijakan, mesti ada bukti saintifi knya. Seperti PSBB kemudian diubah PSBB transisi, apakah itu berlandaskan data dan sejauh mana penyebarannya saat ini, semakin luas atau sempit.

Saya tidak mengerti siapa yang menyarankan ini. Seharusnya fokus satgas yang dulu dipimpin Pak Doni mengatasi korona, sementara soal ekonomi kan sudah ada yang bertanggung jawab baik menko maupun menteri-menteri terkait. Tanpa tim baru yang dipimpin menteri BUMN pun seharusnya soal ekonomi sudah harus diatasi.

Bisakah Indonesia segera terbebas dari korona dan dampaknya dari berbagai kebijakan lewat komite ini?

Saya pesimistis karena sejak awal road map penanganan virus ini tidak jelas. Seharusnya dari awal Indonesia fokus menangani covid-19 seperti menggelar tes 1.000 per 1 juta orang sesuai dengan arahan WHO. Sayangnya itu tidak dilakukan sehingga tidak mengetahui penyebarannya akan sejauh mana dan terancam gagal seperti halnya Brasil.

Kemudian lockdown semua daerah, juga berikan sanksi dari setiap protokol kesehatan. Itu tidak ada semua sehingga kebijakan yang telah diterbitkan semuanya tidak efektif dan data-data saintifik pun tidak lengkap. Dengan begitu, tim penanggulangan sulit untuk menekan penyebaran virus ini. (Cah/P-2)