Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa (Gibran-Teguh) melawan kotak kosong pada pemilihan Walikota (Pilwakot) Solo. PKS tetap berusaha menghadirkan calon yang menantang anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Kami sudah tetapkan tidak dukung Gibran, ga ada urusan dengan ini, Kami ingin ada kontestasi politik," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Anggota Komisi II itu mengungkapkan, PKS saat ini tengah melobi partai lain untuk menghadirkan calon penantang Gibran-Teguh. Sebab, PKS harus berkoalisi agar memenuhi syarat mengusung calon pada Pilwakot Solo, yakni sembilan kursi DPRD Solo.
Mardani menyebutkan, selain PDIP, partai lain yang memiliki kursi di DPRD Solo yaitu PKS (5 kursi), Golkar (3 kursi), Gerindra (3 kursi), PAN (3 kursi) dan PSI (1 kursi). Keempat partai tersebut tengah dilobi menghadirkan lawan untuk Gibran-Teguh.
"Mudah-mudahan ada yang mau bergabung," ungkap dia.
Mardani menyampaikan, alasan PKS ngotot menghadirkan lawan bagi Gibran-Teguh semata untuk menghadirkan pesta demokrasi berkualitas di Solo. Menurutnya, Pilkada yang menghadirkan calon tunggal dianggap sebagai musibah demokrasi.
"Buat PKS kalau melawan kotak kosong itu musibah bagi demokrasi," sebut dia.
Dia mengakui kalau usaha menghadirkan lawan bagi Gibran-Teguh cukup berat. Sebab, beberapa partai yang memiliki kursi di DPRD Solo sudah mendeklarasikan diri mendukung Gibran-Teguh.
"Makanya tadi ditanya peluangnya gimana? Peluangnya belum cerah kalau sekarang. Tapi siapa tahu dengan dukungan masyarakat kita bisa menghadirkan calon yang tidak tunggal di Solo," ujar dia. (Medcom.id/OL-4)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved