Politisi Busuk Manfaatkan Pandemi untuk Menangi Pilkada

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 akan berlangsung di tengah ancaman virus korona dan gejolak ekonomi. Kondisi ini memantik banyak potensi politik kotor dari politisi busuk yang ingin meraih kemenangan.

Kandidat kepala daerah yang rakus kekuasaan akan dengan mudah menggelontorkan uang untuk membeli suara masyarakat yang tengah terimpit beban ekonomi. Pengawasan berlapis dan oleh seluruh elemen menjadi utama sebagai tameng dari noktah demokrasi itu dan menjaga terwujudnya tujuan dari pelaksanaan pilkada.

"Bagaimana masyarakat, ormas, media massa, tokoh agama, dan semua pemangku kepentingan bahu-membahu mengawasi perilaku aktor politik di pilkada 2020 agar tidak melakukan penyimpangan dan berbuat curang saat berkompetisi," papar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Media Indonesia, Sabtu (25/7).

Menurut dia, pilkada di tengah pandemi virus korona membawa konsekuensi dan beban yang tidak sederhana bagi negara. Pilkada menjadi lebih rumit, kompleks, dan juga mahal.

Negara harus menggelontorkan tambahan biaya untuk memastikan pilkada berjalan dengan sehat dan tidak membahayakan warga negara yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu mestinya pilkada memberi makna bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih kuat, antikorupsi, dan benar-benar berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

"Apalagi ongkos politik yang dikeluarkan kandidat juga tidak sedikit. Oleh karena itu partai politik dan juga para kandidat memaknai betul kondisi ini dengan sebaik-baiknya pada tujuan untuk menghasilkan kepemimpinan terbaik bagi daerah. Jangan kecewakan masyarakat dan semua pihak yang sudah mempertaruhkan banyak hal demi terselenggaranya pilkada 2020 ini," terang Titi.

Pilkada di tengah pandemi bukan hanya harus sehat tapi juga harus dirasakan esensinya sebagai sesuatu yang memang perlu dilakukan. Hasilnya untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Justru di masa sulit inilah harus dipastikan kepemimpinan yang terpilih adalah pemimpin yang tahan dan mampu mengatasi krisis. Seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut serta mengawal.

"Apalagi pengawasan proses pilkada memang jadi lebih sulit saat terjadinya pandemi ini. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan daya dukung oleh semua pihak," pungkasnya. (P-2)