PRESIDEN Joko Widodo resmi membubarkan 18 badan, komite, dan tim kerja pemerintah. Pembubaran belasan badan hingga tim antarkementerian/lembaga itu dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru diteken kemarin.
Badan, komite, dan tim kerja yang dibubarkan Jokowi itu sebelumnya dibentuk melalui perpres dan keppres. Pembubarannya tertuang dalam Pasal 19 Pepres No 82/2020.
Tiga dari 18 badan, komite, dan tim yang dibubarkan Presiden itu ialah Tim Transparansi Industri Ekstraktif, Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
Lainnya ialah Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019, dan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Berikutnya Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri, Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization, Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (persero) Perusahaan Listrik Negara, Komite Kebijakan Sektor Keuangan, dan Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.
Sementara itu, empat tim dan komite yang dihapuskan ialah Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations. (Dhk/P-5)
