Selasa 21 Juli 2020, 05:03 WIB

Jokowi Bubarkan 18 Badan, Komite, dan Tim Kerja

Dhk/P-5 | Politik dan Hukum
Jokowi Bubarkan 18 Badan, Komite, dan Tim Kerja

ANTARA/Hafidz Mubarak
Presiden Indonesia, Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo resmi membubarkan 18 badan, komite, dan tim kerja pemerintah. Pembubaran belasan badan hingga tim antarkementerian/lembaga itu dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru diteken kemarin.

Badan, komite, dan tim kerja yang dibubarkan Jokowi itu sebelumnya dibentuk melalui perpres dan keppres. Pembubarannya tertuang dalam Pasal 19 Pepres No 82/2020.

Tiga dari 18 badan, komite, dan tim yang dibubarkan Presiden itu ialah Tim Transparansi Industri Ekstraktif, Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Lainnya ialah Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019, dan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Berikutnya Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri, Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization, Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (persero) Perusahaan Listrik Negara, Komite Kebijakan Sektor Keuangan, dan Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.

Sementara itu, empat tim dan komite yang dihapuskan ialah Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations. (Dhk/P-5)

Baca Juga

MI/Agus Mulyawan

Menkopolhukam: Masyarakat yang Terjerat Pinjol Ilegal Tidak Usah Bayar

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 19:29 WIB
Ia juga mengimbau kepada semua korban pinjol ilegal terkhusus yang mendapat teror dan lainnya supaya melapor ke...
dok trisakti

Airlangga-Ganjar Dinilai Cocok di 2024

👤RO/Micom 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 19:11 WIB
Airlangga kalau bisa berpasangan dengan Ganjar, nilai jualnya...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Komnas HAM: Lamanya Masa Tunggu Hukuman Mati jadi soal Serius HAM

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 19:10 WIB
Riset Komnas HAM pada 2019 yang menunjukkan banyaknya terdakwa hukuman mati masih menunggu masa eksekusinya, bahkan di atas 20...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya