Pancasila Filter Pengaruh Arus Globalisasi dan Informasi

PANCASILA sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mempunyai peran besar sebagai filter sekaligus motor penggerak yang tidak tergantikan. Pancasila menjadi filter infiltrasi pengaruh globalisasi dan derasnya arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai.

“Bila suatu bangsa tidak memiliki ideologi, yang kalau ditarik secara praktis akan menjadi pandangan hidup, tentu tidak akan memiliki arah. Bila terkena penetrasi paham lainnya akan mudah terguncang. Namun, bila punya pandangan hidup tentu apapun yang masuk akan mudah disaring,” terang Wakil Presiden RI ke-6, Tri Sutrisno dalam diskusi bertajuk ‘Urgensi UU pembinaan ideologi Pancasila’, di Jakarta, Rabu (15/7).

Pancasila, jelasnya, tidak hadir dari suatu gagasan kosong tanpa makna, tetapi diambil dari sari pati nilai luhur bangsa yang secara jelas menghargai kearifan lokal dan kultural. Termasuk di dalamnya sikap dan nilai-nilai patriotisme seperti cinta Tanah Air.

Nilai-nilai tersebut harus dirawat dan dikembangkan secara kreatif dan inovatif agar menarik bagi generasi muda.

“Dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara kontekstual dan menyenangkan, sehingga relevan  dengan kehidupan keseharian. cari metode-metode yang menarik yang atraktif jangan justru membosankan,” terang Tri Sutrisno.

Hal itu, menurut dia, perlu ditekankan agar generasi muda tidak mudah silau dengan kebudayaan dan keberhasilan bangsa lain. “Belajar dari bangsa lain itu baik, tetapi meniru bangsa lain tanpa  menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur sangat berbahaya. Pancasila harus mampu menjadi filter dan penggerak,” imbuhnya.

Saat ini, Tri Sutrisno menilai, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis oleh berbagai faham lain dan berakibat nilai-nilai luhur bangsa mulai memudar. “Ini membuat kesadaran kolektif bangsa tentang pancasila menjadi kabur.”

Penyebabnya, antara lain karena ada kekosongan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan dihapuskannya Tap MPR No 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penghayatan Pancasila, dibubarkannya  Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan tidak ada pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dasar.

“Seharusnya waktu reformasi walau itu dicabut, harus ada segera pemikiran untuk melanjutkan pembinaan kebangsaan,” terang Tri Sutrisno.

Lembaga Khusus

Untuk mengaktualisasikan Pancasila secara konsisten bukan perkara mudah, perlu lembaga yang dapat meminimalisir sikap intoleran maupun radikalisme, baik karena fanatisme primordial maupun pengaruh ideologi transnasional.

“Keberadaan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) perlu payung hukum yang kokoh agar dapat memfasilitasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa,” tutur Tri Sutrisno.

Pada kesempatan sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo --Bamsoet-- menyatakan dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila pihaknya tidak dapat bergerak sendiri, meski tugas MPR salah satunya mensosialisasikan empat pilar, yang di dalamnya ada Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

“Kita memerlukan suatu lembaga yang bernama BPIP untuk menjaga Pancasila ini untuk terus diajarkan ke seluruh anak bangsa. Untuk itu kami memandang negara harus menguatkan BPIP ini menjadi lembaga yang di bawah UU,” terang Bamsoet.

Pihaknya berencana setelah bertemu dengan Presiden dan berbagai pihak, akan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akan menggantinya dengan RUU BPIP.

Perlu keteladanan

Bamsoet pun mengingatkan bahwa Pendidikan Moral Pancasila dan budi pekerti harus mulai diajarkan sebagai pelajaran wajib kembali dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Selain itu, penting bagi elit politik, tokoh bangsa untuk memberikan contoh mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka.

“Tokoh masyarakat bahkan presiden sebagai acuan maupun panutan mereka. Mereka mencari yang memiliki bahasa yang sama dengan mereka seperti selebgram,” tutur Bamsoet.

Para tokoh maupun elit politik harus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. “Sehingga selain diberikan pelajaran dan nilai-nilai falsafah bangsa dan Pancasila, harus juga dibarengi dengan kehidupan nyata berupa contoh-contoh. Dengan begitu pengaruh ideologi lain akan gugur,” pungkas Bamsoet. (Dro/S1-25)