Kamis 16 Juli 2020, 14:51 WIB

UGM: Boleh Ada Inpres Perburuan Koruptor, Tidak Perlu Bentuk Tim

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
UGM: Boleh Ada Inpres Perburuan Koruptor, Tidak Perlu Bentuk Tim

Antara/Rivan Awal
Ilustrasi penangkapan tersangka kasus suap oleh KPK.

 

PUSAT Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) sepakat dengan rencana pemerintah untuk menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait perburuan buron kasus korupsi.

Namun, isinya disarankan tidak mencakup pembentukan tim pemburu. Sebaiknya, lebih kepada instruksi Kepala Negara untuk memaksimalkan kinerja penegak hukum dengan langkah terukur.

"Saya sepakat inpres, tetapi untuk percepatan upaya perburuan koruptor. Kalau untuk membentuk tim dari berbagai instansi, saat ini tidak penting. Karena lembaga aparat penegak hukumnya sudah ada," ujar Ketua Pukat UGM, Oce Madril, dalam diskusi virtual, Kamis (16/7).

Baca juga: Tim Pemburu Koruptor Mau Dihidupkan, KPK: Sebaiknya Jangan

Menurutnya, tim pemburu koruptor sebelumnya tidak berjalan efektif. Oce menyarankan agar inpres mencakup tiga hal. Pertama, perintah presiden kepada aparat penegak hukum untuk memaksimalkan fungsi, serta koordinasi penangkapan buron. Percepatan juga memerlukan langkah terukur dan jangka waktu.

"Misal, diperintahkan agar ada progress dalam waktu enam atau sembilan bulan. Artinya, dengan langkah-langkah yang terukur," pungkas Oce.

Kedua, berbagai pihak dari kementerian atau lembaga (K/L) terkait harus mendorong kebijakan percepatan penangkapan buron. Ketiga, evaluasi terhadap jajaran penegak hukum dan K/L terhadap perintah tersebut.

Baca juga: Kompolnas: Kasus Joker Merusak Citra Polri

"Harus ada evaluasi sebagai bagian inpres, supaya perintah itu efektif. Evaluasi terhadap jajaran yang terkait. Apakah mereka berhasil mempercepat upaya itu, atau mereka gagal," tuturnya.

Sebelumnya, rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor digaungkan Menko Polhukam Mahfud MD. Rencana itu buntut dari terungkapnya buron kasus Bank Bali, Joko Tjandra, yang bebas masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi aparat.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Antara

Haedar Nashir Dorong Sejahrawan Muhammadiyah Berpikiran Terbuka

👤Ant 🕔Sabtu 27 November 2021, 23:24 WIB
Ia berharap sejarawan Islam, khususnya sejarawan Muhammadiyah, tidak terjebak pada...
MI/Ramdani

Jimly: Jangan Panik, Putusan MK Soroti Proses Pembentukan UU Ciptaker, Bukan Materinya

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 21:41 WIB
Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Rais Aam Perintahkan Muktamar Dipercepat, Panitia: Belum Diputuskan

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 27 November 2021, 17:22 WIB
Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar memerintahkan muktamar dilaksanakan pada 17...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya