Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PUSAT Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) sepakat dengan rencana pemerintah untuk menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait perburuan buron kasus korupsi.
Namun, isinya disarankan tidak mencakup pembentukan tim pemburu. Sebaiknya, lebih kepada instruksi Kepala Negara untuk memaksimalkan kinerja penegak hukum dengan langkah terukur.
"Saya sepakat inpres, tetapi untuk percepatan upaya perburuan koruptor. Kalau untuk membentuk tim dari berbagai instansi, saat ini tidak penting. Karena lembaga aparat penegak hukumnya sudah ada," ujar Ketua Pukat UGM, Oce Madril, dalam diskusi virtual, Kamis (16/7).
Baca juga: Tim Pemburu Koruptor Mau Dihidupkan, KPK: Sebaiknya Jangan
Menurutnya, tim pemburu koruptor sebelumnya tidak berjalan efektif. Oce menyarankan agar inpres mencakup tiga hal. Pertama, perintah presiden kepada aparat penegak hukum untuk memaksimalkan fungsi, serta koordinasi penangkapan buron. Percepatan juga memerlukan langkah terukur dan jangka waktu.
"Misal, diperintahkan agar ada progress dalam waktu enam atau sembilan bulan. Artinya, dengan langkah-langkah yang terukur," pungkas Oce.
Kedua, berbagai pihak dari kementerian atau lembaga (K/L) terkait harus mendorong kebijakan percepatan penangkapan buron. Ketiga, evaluasi terhadap jajaran penegak hukum dan K/L terhadap perintah tersebut.
Baca juga: Kompolnas: Kasus Joker Merusak Citra Polri
"Harus ada evaluasi sebagai bagian inpres, supaya perintah itu efektif. Evaluasi terhadap jajaran yang terkait. Apakah mereka berhasil mempercepat upaya itu, atau mereka gagal," tuturnya.
Sebelumnya, rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor digaungkan Menko Polhukam Mahfud MD. Rencana itu buntut dari terungkapnya buron kasus Bank Bali, Joko Tjandra, yang bebas masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi aparat.(OL-11)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Perubahan iklim dapat menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan nasional.
Bunga telang yang kaya akan manfaat kesehatan berhasil diolah menjadi produk minuman probiotik teh kombucha, sabun cair, dan pupuk cair organik menggunakan biang bakteri SCOBY.
TIM peneliti dari UGM menyebut buah jenitri (Elaeocarpus sphaericus), komoditas tanaman buah yang ada di daerah Kebumen, Jawa Tengah punya khasiat untuk mencegah penyakit gagal ginjal.
Proses meditasi juga bermanfaat bagi fungsi kognitif otak. Seseorang tidak memerlukan waktu lama dalam bermeditasi untuk meningkatkan fungsi otak.
Eka mengaku sebagian besar publikasi yang dilakukannya terkait pengembangan alat uji berbasis kertas untuk pengujian atau diagnostik cepat yang rendah biaya dan mudah digunakan pengguna.
Aktivitas olahraga harus dilakukan dengan bijak, yaitu sesuai dengan dosis dan selalu memperhatikan sinyal tubuh yang membutuhkan waktu pemulihan serta perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved