Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo akan menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Agustus mendatang.
Kepastian itu diungkapkan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dalam keterangan pers seusai bertemu Kepala Negara di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (8/7).
"Alhamdulillah, Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam sidang tahunan MPR, yang kami selenggarakan pada 14 Agustus," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet.
Lebih lanjut, dia mengatakan Jokowi, sapaan akrabnya, akan menghadiri sidang tahunan secara langsung dengan protokol kesehatan. Sebagai tuan rumah, MPR menjamin protokol kesehatan dilakukan secara ketat.
Baca juga: Wapres: Perkuat Ekonomi Umat, Tingkatkan Fungsi Masjid
Dalam pertemuan dengan Presiden, Bamsoet turut melakukan rapat konsultasi bersama terkait persiapan sidang tahunan. Penyelenggaraan sidang pada tahun ini dimajukan menjadi 14 Agustus, dari yang biasanya dilaksanakan pada 16 Agustus.
"Kebiasaan kita 16 Agustus, namun karena tanggal 16 jatuh pada hari Minggu, kita majukan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 14 Agustus," papar Bamsoet.
Pertemuan itu juga dihadiri jajaran Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.
Adapun Kepala Negara didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam pertemuan dengan MPR, Jokowi juga membahas perkembangan terkini penanganan kasus covid-19.
Baca juga: MA dan MK Jangan Jalan Sendiri-Sendiri
Bamsoet mengatakan Presiden dan para pemimpin dunia merasakan situasi sulit yang sama di tengah pandemi ini. Namun, upaya keras tetap harus dilakukan untuk dapat keluar dari situasi ini dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Kepada pimpinan MPR, Jokowi memyampaikan berbagai langkah stimulus dan subsidi yang disiapkan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Terutama bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, stimulus juga diberikan untuk sektor kesehatan dan sosial.
"Beliau menyinggung soal masalah ekonomi. Beliau telah berupaya untuk memberikan stimulus jalan keluar terhadap berbagai kebuntuan, berbagai situasi ekonomi yang ada," tutup Bamsoet.(OL-11)
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved