Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan mengendurkan status pembatasan sosial, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih atau pernah menjadi zona merah.
Jokowi meminta data dan fakta di lapangan betul-betul diperhitungkan. Saran dan masukan dari para ahli juga harus didengarkan serta diterapkan dengan baik.
"Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan," ujar Jokowi saat memberi arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Presiden menjelaskan, setiap daerah yang berencana mengendurkan status pembatasan sosial harus terlebih dulu melakukan simulasi dengan menerapkan prakondisi.
Langkah tersebut kemudian harus diikuti dengan perencanan waktu yang tepat.
"Jangan sampai RT/R0 masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas," tegas kepala negara.
Baca juga: Presiden: Segera Salurkan Anggaran secara Cepat
Jika dua hal tersebut sudah dilakukan, pemerintah daerah harus memilih sektor apa yang prioritas untuk didahulukan bergerak.
"Tidak langsung dibuka semua. Apakah sektor industrinya dulu atau pariwisatanya. Tetapi itu juga masih harus dibatasi. Kalau kapasitas biasanya 1.000 pengunjung, ya jadi 500 dulu. tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua persoalan, kesehatan dan ekonomi. Semua harus berjalan dengan baik," jelas Jokowi.
Jika prioritas sudah ditentukan dan tatanan kenormalan baru sudah dijalankan, pengawasan ketat dan evaluasi rutin harus dilakukan.
"Kalau memang kasusnya kembali naik ya tutup lagi. Harus berani seperti itu. Harus berani memutuskan seperti itu," tutur Kepala Negara.(OL-5)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved