Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan mengendurkan status pembatasan sosial, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih atau pernah menjadi zona merah.
Jokowi meminta data dan fakta di lapangan betul-betul diperhitungkan. Saran dan masukan dari para ahli juga harus didengarkan serta diterapkan dengan baik.
"Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan," ujar Jokowi saat memberi arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Presiden menjelaskan, setiap daerah yang berencana mengendurkan status pembatasan sosial harus terlebih dulu melakukan simulasi dengan menerapkan prakondisi.
Langkah tersebut kemudian harus diikuti dengan perencanan waktu yang tepat.
"Jangan sampai RT/R0 masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas," tegas kepala negara.
Baca juga: Presiden: Segera Salurkan Anggaran secara Cepat
Jika dua hal tersebut sudah dilakukan, pemerintah daerah harus memilih sektor apa yang prioritas untuk didahulukan bergerak.
"Tidak langsung dibuka semua. Apakah sektor industrinya dulu atau pariwisatanya. Tetapi itu juga masih harus dibatasi. Kalau kapasitas biasanya 1.000 pengunjung, ya jadi 500 dulu. tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua persoalan, kesehatan dan ekonomi. Semua harus berjalan dengan baik," jelas Jokowi.
Jika prioritas sudah ditentukan dan tatanan kenormalan baru sudah dijalankan, pengawasan ketat dan evaluasi rutin harus dilakukan.
"Kalau memang kasusnya kembali naik ya tutup lagi. Harus berani seperti itu. Harus berani memutuskan seperti itu," tutur Kepala Negara.(OL-5)
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
varian Covid-19 XFG atau stratus tampaknya tidak membuat orang parah dibandingkan varian sebelumnya. Namun, ada satu gejala yang khas yakni suara serak atau parau.
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved