Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Achmad menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) harus memiliki program dan perencanaan yang jelas dalam Rencana Kerja Kementerian, dan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, sehingga tidak menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada tahun mendatang.
“Kita mengharapkan untuk tahun depan benar-benar perencanaan yang bisa dilaksanakan. Sayang jika dana sampai Rp 2 trilliun tidak dimanfaatkan karena Silpa ini,” papar Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).
Achmad mengatakan dana sebesar Rp 2 trilliun yang tidak dimanfaatkan seharusnya dapat meningkatkan sarana madrasah dan sekolah untuk mencerdaskan penerus bangsa.
“Sayang sekali dana sebesar itu tidak dimanfaatkan. Seharusnya bisa membuat madrasah yang bagus dan sekolah. Ini aneh, uang itu menjadi Silpa karena Kemenag tidak mampu menghabiskan anggaran,” kritik Achmad.
Ia menilai saat ini mencari tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan membutuhkan perjuangan karena perekonomian Indonesia yang menurun.
“Cari anggarannya bisa dan semangat, kan sayang sudah dikeluarkan dana sebesar itu, tetapi jadi cuma-cuma. Jadi harapannya tahun depan itu tidak ada Silpa lagi,” pesan Achmad.
Politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut menyampaikan seharusnya Pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap Kementerian yang terjadi Silpa pada anggarannya.
“Untuk saat ini memang tidak ada, namun bagaimana jika nanti ada sanksi seperti anggarannya diturunkan karena Silpa ini,” kata Achmad. (OL-09)
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved