Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Achmad menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) harus memiliki program dan perencanaan yang jelas dalam Rencana Kerja Kementerian, dan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, sehingga tidak menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada tahun mendatang.
“Kita mengharapkan untuk tahun depan benar-benar perencanaan yang bisa dilaksanakan. Sayang jika dana sampai Rp 2 trilliun tidak dimanfaatkan karena Silpa ini,” papar Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).
Achmad mengatakan dana sebesar Rp 2 trilliun yang tidak dimanfaatkan seharusnya dapat meningkatkan sarana madrasah dan sekolah untuk mencerdaskan penerus bangsa.
“Sayang sekali dana sebesar itu tidak dimanfaatkan. Seharusnya bisa membuat madrasah yang bagus dan sekolah. Ini aneh, uang itu menjadi Silpa karena Kemenag tidak mampu menghabiskan anggaran,” kritik Achmad.
Ia menilai saat ini mencari tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan membutuhkan perjuangan karena perekonomian Indonesia yang menurun.
“Cari anggarannya bisa dan semangat, kan sayang sudah dikeluarkan dana sebesar itu, tetapi jadi cuma-cuma. Jadi harapannya tahun depan itu tidak ada Silpa lagi,” pesan Achmad.
Politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut menyampaikan seharusnya Pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap Kementerian yang terjadi Silpa pada anggarannya.
“Untuk saat ini memang tidak ada, namun bagaimana jika nanti ada sanksi seperti anggarannya diturunkan karena Silpa ini,” kata Achmad. (OL-09)
KPK ungkap eks Stafsus Menag Yaqut patok fee Rp42,2 juta per jemaah untuk percepat haji. Simak kronologi dan skema "Kuota T0" di sini.
Cek jadwal azan maghrib Medan hari ini Kamis 12 Maret 2026. Lengkap dengan jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI terbaru.
Fokus utama perlindungan mencakup 10,4 juta siswa Madrasah, 3,3 juta santri pesantren, serta puluhan ribu siswa sekolah keagamaan dari berbagai agama.
Menag menekankan, pengurus Baznas selaku amil harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat dalam penetapan ashnaf atau golongan penerima zakat.
Pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng akan dilakukan kick-off Program Masjid Ramah Pemudik dan Ekspedisi Masjid Indonesia.
Selain dengan BNPT, Komdigi telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam program PIP.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved