Wilayah Perbatasan Butuh Perhatian di Era Pandemi

WILAYAH perbatasan hingga saat ini masih memiliki banyak kendala dan keterbatasan. Khususnya dalam hal akses serta sarana prasarana. 

Di tengah kondisi pandemi covid-19, berebagai keterbatasan dianggap semakin membuat wilayah terluar negara mengalami berbagai kesulitan.

“Kami melihat banyak hal yang harus dikerjakan untuk memajukan perbatasan dan itu tanggung jawab banyak pihak,” ujar Founder & President Institute for Border Studies, Milenial Think Tank (IBS-MTT), Harsen Roy Tampomuri, dalam webinar berjudul Perbatasan, Pancasila, dan Pandemi, Sabtu, (27/6).

Harsen mengatakan, dalam kondisi normal kondisi wilayah-wilayah perbatasan Indonesia masih cenderung memprihatinkan. Mulai dari segi fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

“Misalnya di kondisi pandemi ini banyak pelintas di perbatasan tapi tenaga kesehatan terbatas. Ada banyak concern yang perlu disoroti di perbatasan dan perlu ada solusi untuk berbagai masalah itu,” ujar Harsen.

Ia mengatakan, perbatasan adalah wilayah strategis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Perbatasan menjadi pintu masuk berbagai hal yang harus dikontrol dengan serius, termasuk virus korona penyebab covid-19.

Baca juga: Kemkominfo Terus Bangun Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah 3T

Anggota Komisi I DPR, Hillary Brigitta Lasut, mengatakan bahwa fasilitas kesehatan di perbatasan umumnya masih sangat minim. Dengan adanya pandemi covid-19 hal itu semakin terasa memberatkan masyarakat dan tenaga kesehatan.

“Semua struggle menangani covid-19. Contonya di Talaud setelah covid-19 belum ada lagi pesawat, kapal laut penuh dan dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran covid-19,” ujar Hillary.

Hillary mengatakan, beban daerah perbatasan menjadi semakin besar semenjak pandemi melanda. Terutama karena APBD yan harus terpotong atau dialokasikan untuk penanggulangan covid-19.

“Struggle daerah perbatasan ini luar biasa, sehingga saya merasa bahwa kita sangat mebutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kita tidak bisa mengandlkan APBD yang juga terus dipotong untuk menanganan covid-19,” ujar Hillary.

Ia mengatakan harus ada pengaturan khusus yang dilakukan pada wilayah perbatasan. Hal itu harus diatur dalam payung hukum yang kuat agar dapat terlaksanak dengan maksimal.

“Kita harus ada pengaturan khusus melalui RUU Daerah Kepulauan yang diharapkan ada klausul soal perbatasan yang dimasukkan, karena ada banyak sekali hal yang harus diperbaiki dan ada banyak sekali potensi yang harus digali,” ujar Hillary. (A-2)