Mendagri Minta Tambah Anggaran Rp1.275 Triliun

MENTERI Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan penambahan anggaran untuk kementerian yang ia pimpin sebesar Rp 1.275. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja operasional, non operasional, pegawai, dan barang. Penambahan anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi target kinerja di 2021.

"Kami juga mengajukan tambahan Anggaran sebanyak lebih kurang Rp 1.275 triliun. Sehingga, total proyeksi yang diharapkan untuk Kemendagri tahun Anggaran 2021 adalah Rp 4.479 triliun," kata Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6).

Secara rinci, penamabahan anggaran sebesar 1.275 triliun terbagi ke dalam beberapa sektor dan lembaga yang ada di bawah kementeriannya yakni Rp 21 miliar untuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Rp 41 miliar Dirjen Administrasi Kewilayahan, Rp 59 miliar untuk Dirjen Otonomi Daerah, Rp 15 miliar untuk Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Rp 11 miliar untuk Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rp53 miliar untuk Dirjen Bina Pemerintahan Daerah, dan Rp 15 miliar untuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Ada juga Rp70 miliar untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Rp790 miliar untuk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan 9 program, Rp112 miliar untuk Kesekjenan, dan Rp88 miliar untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Namun semuanya tentu mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara," bebernya.

Baca juga : Anggaran Daerah Sudah Terpakai Rp73,34 T untuk Tangani Covid-19

Tito menjelaskan, penambahan anggaran juga dilakukan guna pelaksanaan tugas fungsi DKPP sebanyak Rp 147 miliar lebih. Karena menurutnya, Anggaran DKPP sudah masuk dalam satuan kerja salah satu komponen di Kemendagri.

Kemudian bantuan keuangan partai politik yang mesti terelokasi sebanyak Rp 4,4 miliar. Hingga tambahan 25 juta keping blanko e-ktp sebanyak Rp 264 miliar lebih untuk mengantisipasi terjadi kelangkaan blangko e-KTP.

“Kami menyampaikan kepada Menkeu perlu tambahan 25 juta keping blangko e-KTP dengan angka Rp 264 miliar, untuk menghindari terjadinya kelangkaan blangko e-KTP yang juga berpengaruh dalam manajemen Dukcapil. Yang menjadi dasar banyak sekali datanya untuk kementerian atau lembaga, daerah, termasuk masalah pemilhan umum, untuk pilkada," jelasnya.

Ia mengaku bahwa sebelumnya Kemendagri sudah mengajukan Anggaran sebesar Rp 5,8 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun hanya disetujui pagu indikatif Kemendagri sebesar Rp 3,2 triliun.

"Sesuai dengan penyusunan Anggaran tahun 2021 pagu indikatif, kami sudah mengajukan sebanyak Rp 5,8 triliun. Namun, yang diakomodir dalam pagu indikatif dari Kemenkeu sebanyak Rp 3,2 triliun, sesuai target yang disampaikan tahun 2021," pungkasnya. (OL-2)