Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

DPR dan Prabowo akan Rapat Tatap Muka

Putra Ananda
18/6/2020 15:04
DPR dan Prabowo akan Rapat Tatap Muka
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (mengacungkan tangan)(MI/Susanto)

KOMISI I DPR dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan rapat kerja (raker) secara tatap muka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Agenda raker kali ini ialah membahas postur anggaran Kemenhan dan TNI yang mengalami perubahan.

Kehadiran Prabowo secara langsung ke Senayan telah dikonfirmasi oleh Ketua Komisi 1 Meutya Hafid. Meutya menyebut rapat antara Komisi 1 dan Menhan akan dilakukan secara fisik di ruangan rapat Komisi 1 yang berada di Gedung Nusantara II DPR RI. Raker akan berlangsung secara tertutup pukul 16.00 WIB.

"Pak Prabowo dikonfirmasi hadir dan akan dilakukan secara fisik tertutup tanpa daring," tutur Meutya.

Selain Prabowo, dalam rapat pembahasan anggaran RKA/RKP tahun 2021 tersebut, Komisi 1 juga akan menghadirkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Komisi 1 juga akan membahas beberapa isu aktual tentang kesiapan TNI dalam menghadapi bentuk ancaman keamanan baru di Indonesia dan kesiapan TNI dalam pelibatan pengimplementasian tatanan kehidupan baru (new normal).

Di hari yang sama, DPR juga diagendakan akan mengadakan Rapat Paripurna ke 17 masa persidangan IV 2019-2020 pukul 14.00 WIB. Ketua DPR Puan Maharani dijadwalkan akan memimpin langsung jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021.

Puang menginginkan agar desain APBN 2021 diarahkan menjadi stimulus kebijakan fiskal untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial. Desain APBN 2021 juga diharapkan dapat menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang.

"Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021 juga telah mengantisipasi resiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya," jelas Puan. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya