Amnesty: Pemerintahan Jokowi Abaikan Agenda Reformasi

DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa Presiden dan para pejabat publik lainnya pantas untuk dikritik. Pasalnya, kritikan merupakan bagian dari pertanggungjawaban politik kepada rakyat yang sudah memilihnya.

"Presiden itu dianggap entitas yang abstrak, sama halnya dengan pejabat-pejabat publik. Dan karena mereka dipilih secara politik lewat proses pemilihan umum, maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan kritik dan itu diletakkan sebagai bagian dari pertanggungjawabannya secara politik kepada para pemilihnya," ungkapnya dalam diskusi virtual, Selasa (9/6).

Menurutnya, frekuensi kritikan sebenarnya lebih bersifat politik. Kalaupun dibawah ke ranah hukum bila berbau penghinaan hal itu lebih bersifat perdata.

Usman menyayangkan bahwa saat ini kritikan ataupun hinaan kepada pejabat publik justru sering dipidanakan. Sehingga sulit untuk membedakan kritikan sebagai tanggung jawab politik dan penghinaan personal.

Usman menambahkan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini telah mengabaikan agenda-agenda reformasi. Selain kebebasan berpendapat, pemberatasan kroupsi dan sejumlah permasalahan lainnya justru dikesampingkan.

Hadirnya regulasi yang dinilai membatasi ruang gerak KPK menjadi ancaman baru bagi demokrasi Indonesia. Belum lagi UU Minerba yang telah mengembalikan sentralisasi perizinan.

"Undang-undang mineral dan batubara itu membalikarahkan semangat desentralisasi yang semula ingin memberikan keleluasaan kepada daerah," imbuhnya.

Jika reformasi telah mendobrak tatanan ekonomi yang menguntungkan segelintir oligarki Orde Baru, saat ini justru mulai mengarah sistem tersebut. Sejumlah regulasi seperti membuat konvensi baru untuk menghadirkan kembali anak cucu oligarki, sehingga kebebasan pun semakin terhimpit. (OL-4)