Penerima Kartu Prakerja Harus Jadi Prioritas

PENGAMAT kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan program kartu prakerja harus dilengkapi sertifikasi terstandar yang diakui dunia kerja.

Dengan begitu, para penerima manfaat kartu prakerja bisa menjadi prioritas utama untuk diserap industri ketika sektor perekonomian kembali pulih.

“Hal ini penting sehingga ketika perekonomian membaik, masyarakat penerima manfaat kartu prakerja bisa menjadi lapisan pertama yang diprioritaskan di dunia kerja,” ujar Achmad melalui keterangan resmi, kemarin.

Sedianya, jika para penerima manfaat enggan menjadi pekerja, mereka bisa memanfaatkan program itu untuk menciptakan peluang baru dengan menjadi wirausahawan mandiri.

“Peluang untuk menciptakan wirausaha mandiri terbuka bagi masyarakat. Saat ini saja ada 2 ribu jenis keahlian yang berpotensi mendorong lahirnya kreativitas dan jenis usaha baru pascakrisis akibat keterbatasan kerja di sektor formal,” tuturnya.

Achmad menambahkan, kartu prakerja bisa menjadi program unggulan karena didesain dengan mengadopsi kelas daring dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Skema itu bisa diterapkan dalam masa pembatasan sosial skala besar (PSBB) dan berlanjut hingga periode new normal. Dengan skema yang ditawarkan, program itu menciptakan suasana ramah belajar di tengah pandemi covid-19.

Selain itu, kartu prakerja sangat membantu karena juga mencakup insentif tunai sebesar Rp600 ribu per bulan yang diberikan selama empat bulan per penerima manfaat. “Itu bisa menjadi bantalan jaminan sosial, terutama bagi tenaga kerja yang terpaksa menganggur atau menjadi korban PHK,” tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, mengakui masih ada pro dan kontra terkait program kartu prakerja. “Berbagai kritik dan masukan itu merupakan bentuk kepedulian banyak pihak agar program tersebut punya dampak keberhasilan yang besar, jelas, dan terukur,” ucap dia.

Oleh karena itu, ke depan, kartu prakerja harus dikembangkan dengan modifikasi program lanjutan lain, misalnya pemberdayaan masyarakat melalui program modal kerja, serta penerbitan regulasi atau perizinan bagi usaha baru.

“Tujuannya ialah perbaikan ekonomi masyarakat bisa terealisasi lebih cepat melalui kemampuan peningkatan kreativitas masyarakat,” tandas Candra. (Pra/P-5)