Menko Polhukam dan Mendagri Pantau Penerapan New Normal

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas untuk melihat persiapan penerapan kenormalan baru (new normal). Dengan menerapkan protokol kesehatan, kegiatannya itu merupakan kali pertama sejak pandemi covid-19 melanda pada Maret lalu.

Mahfud tidak sendiri karena ditemani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kunjungan kali ini mengusung tema peninjauan pulau terluar dan terdepan. Seperti diketahui bahwa Anambas berada di Laut Natuna yang berbatasan dengan Malaysia, Thailand, serta Vietnam.

“Protokol kesehatan covid-19 itu tidak hanya berlaku di kota, tidak hanya di daerah merah, tapi juga di daerah-daerah terluar seperti Kepulauan Anambas ini,” kata Mahfud.

Mahfud sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memastikan pengawasan kesehatan berjalan.

Pasalnya Anambas sebagai wilayah terluar dan terdepan sangat mudah terjadi penularan virus ini dari keluar-masuk orang.

Pada kesempatan itu, ia juga meresmikan Masjid Agung Baitul Makmur, Anambas, dan mengikuti ratas virtual dengan Presiden Joko Widodo. Ia pun melaporkan suasana prakondisi menjelang pemberlakuan kenormalan baru di pulau terluar ini.

“Meskipun daerah ini masih zona hijau, saya gembira karena masyarakat yang menyambut kami tadi pakai masker, suhu kita kita semua diukur, dan jarak tetap dijaga,” ungkapnya.

Seusai kegiatan ini, Mahfud bertolak dari Anamabas untuk meneruskan perjalanan ke Pulau Galang untuk mengunjungi Rumah Sakit Khusus Covid-19.

Sama dengan Mahfud, Tito mengapresiasi masyarakat Kepulauan Anambas dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19. “Meskipun zona hijau (minim kasus positif covid-19), masyarakat dan aparatnya sangat sigap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Mendagri.

Ia juga memuji masyarakat yang peduli akan kesehatan dengan menerapkan protokol menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker.

Sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020, Mendagri menekankan agar Pemerintah Kabupaten Anambas memperhatikan anggaran pilkada, terutama terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam pesta demokrasi itu.

Ia meminta Bupati Kepulauan Anambas segera mencairkan anggaran untuk KPUD, Badan Pengawas Pemilu Daerah, dan aparat keamanan termasuk menambah anggaran untuk protokol kesehatan seperti pembelian alat-alat untuk pelindung diri petugas dan masyarakat pemilih nantinya.

“Segera untuk dicairkan supaya agenda 9 Desember terlaksana. Siapa pun dipilih adalah urusan rakyat dan urusan Tuhan. Ya, tentunya kita berharap Anambas memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat memajukan Anambas,” tambahnya. (Cah/Ind/P-1)