Headline

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Masyarakat tidak Patuh, PSBB Bisa Diulang

Indriyani Astuti
02/6/2020 05:50
Masyarakat tidak Patuh, PSBB Bisa Diulang
Meski Kawasan niaga Pasar Tanah Abang telah tutup selama masa PSBB, namun masih banyak pedagang tetap menggelar lapaknya.(MI/BARY FATHAHILAH)

SEBANYAK 102 daerah yang masuk zona hijau akan melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman dari virus SARS-Cov-2 (covid-19) secara bertahap. Hal itu dilakukan sebagai transisi menuju tatanan kehidupan kenormalan baru.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui juru bicara Masduki Baidlowi menyampaikan tatanan normal hanya bisa diberlakukan untuk daerah dengan penurunan kasus secara konsisten.

Itu pun bila tiba-tiba ada peningkatan kasus atau terjadi klaster baru penularan virus di masyarakat di daerah tersebut, akan ada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ulang. Oleh karena itu, Wapres, terang Masduki, mengimbau supaya dalam penerapan tatanan kenormalan baru di daerah, standar dan kebijakan yang ada harus dipatuhi.

“Jangan kemudian karena ada kepentingan ekonomi yang sangat mendesak, lantas PSBB dilonggarkan tanpa dibarengi dengan pemenuhan standar yang dipersyaratkan WHO. Itu berbahaya,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo, tutur Masduki, juga telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk membantu menjaga kedisiplinan. *“Bukan dengan cara represif atau kekerasan, tapi membantu masyarakat lebih disiplin menaati protokol supaya tidak terjadi klaster baru penularan karena dilonggarkannya PSBB,” imbuhnya.

Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan penempatan TNI-Polri di pusat keramaian akan mengesankan situasi darurat keamanan, bukan darurat kesehatan.

“Dalam menangani masalah ini, pemerintah, termasuk TNI dan Polri, harus tunduk pada otoritas kesehatan. Pemerintah harus memprioritaskan menyelesaikan masalah kesehatan agar krisis sosial ekonomi yang lebih buruk lagi dapat dihindarkan,” ucapnya.

Anggota DPR Fraksi PKS Chairul Anwar juga meminta pemerintah berhati-hati dalam menetapkan tatanan kenormalan baru. Pemerintah harus berkonsultasi dengan para pakar dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi profesi demi keselamatan masyarakat.

“Saya juga mengimbau agar masyarakat menahan diri untuk beraktivitas yang tidak terlalu penting di luar rumah dan mematuhi semua aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah agar kita bisa bersama-sama melewati wabah ini dengan baik,” tandas Chairul. (Ind/Rif/Pro/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya