Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Indobarometer merilis survei mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan wabah virus Covid-19. Dalam survei yang bekerja sama dengan RRI tersebut diketahui 53,8% warga tidak puas dengan cara pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam menangani wabah Covid-19. Sementara itu yang menyatakan puas mencapai 46%.
Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa mayoritas warga tidak puas dengan cara Jokowi menangani wabah Covid-19. Pertama, masyarakat menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Alasan kedua, pemerintah dianggap lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial. Ketiga, data penerima bantuan juga tidak akurat. Kemudian alasan keempat masyarakat menilai penanganan secara umum lambat.
Baca juga: Ace Hasan Bantu Mahasiswa Terdampak Covid-19
Beberapa alasan lain mengapa masyarakat tidak puas yaitu kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda. Kemudian, banyak aturan dilanggar. Ada pula yang menilai penerapan PSBB tidak serius.

Indobarometer juga menjelaskan alasan masyarakat yang puas terhadap penanganan wabah virus korona oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Berdasarkan survei, sebanyak 31,1% warga puas karena merasa penanganan PSBB sudah baik. Alasan kedua, mereka menilai penanganan wabah corona oleh Jokowi sudah cepat tanggap.
"Kemudian, alasan lain mereka melihat mulai banyak yang sembuh. Ada pula yang menilai kebijakan PSBB sudah tepat dan terlihat kerja nyata," jelas Qodari.
Indobarometer juga memberi rekomendasi ke Jokowi. Berkaca dari survei soal opini masyarakat tersebut, harusnya Jokowi mengubah kinerja dalam penanganan wabah Covid-19 karena mayoritas tidak puas.
"Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan. Dua masalah pokok terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini harus diperbaiki," tutup Qodari.
Survei digelar di 7 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. 7 provinsi ini setara dengan 64.9% populasi nasional).
Baca juga: Ini Tiga Indikator Agar Aktivitas Ekonomi dan Sosial Bisa Dimulai
Survei digelar pada 12 – 18 Mei 2020. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota & purposive sampling dengan 400 responden yang tersebar secara proporsional. Margin of error sebesar ± 4.90%, pada tingkat kepercayaan 95%.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner. Nomor telepon diambil secara acak dari responden survei Indobarometer saat pileg 2019, pilkada dan quick count. (OL-6)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved