RUU Ciptaker Beri Kesempatan Ormas Terlibat Sertifikasi Halal

ORGANISASI Masyarakat (ormas) islam mendapatkan kewenangan menerbitkan sertifikat halal yang sebelumnya kewenangan itu hanya milik Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ini merupakan dinilai bentuk kemajuan dan memperkuat keterlibatan ormas Islam.

"Saya lihat ini suatu kemajuan karena dalam undang-undang sebelumnya peluang keterlibatan ormas Islam tertutup,” kata Ketua Umum Silaturahmi Haji dan Umroh Indonesia (SAHI) Abdul Khaliq Ahmad dalam keterangan resmi, Kamis (21/5).

Ia mengatakan penentuan produk halal atau tidak sebelumnya hanya menjadi kewenangan MUI. Namun RUU Cipta Kerja memberi angin segar dan harapan baru bagi ormas islam karena nantinya dapat turut serta dalam memutuskan hal tersebut.

"Sebelumnya, kan, hanya MUI yang dilibatkan (sertifikasi halal). Dalam RUU Ciptaker, dibuka sphere lebih luas, mengundang ormas lain. Kita tahu, kompetensi ormas di luar MUI banyak yang memenuhi syarat," tambah dia.

Menurut dia, Kementerian Agama harusnya sebagai regulator saja. Sementara itu, untuk mengeksekusi pelaksanaannya diserahkan kepada ormas islam.

Baca juga : DIM RUU Cipta Kerja Mulai Dibahas, Muncul Wacana Ubah Nama RUU

“Soal pelaksanaan bisa diberikan kepada organiasi keagamaan yang dianggap memenuhi persyaratan," tutur Ahmad.

Dia menilai, kondisi ini akan memudahkan para pengusaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Karena selama ini, ada jutaan UMKM yang membutuhkan legitimasi halal, tapi berpusat di MUI.

"Sertifikasi halal selama ini tidak mudah. MUI dalam 1 tahun menyelesaikan hanya sekitar 200 ribuan lebih. Padahal, sertifikasi jaminan produk halal yang dibutuhkan mencapai 64 juta. Karenanya, perlu dilibatkan ormas lain yang memiliki kompetensi, seperti NU dan Muhammadiyah, di luar MUI. Kemenag biar menjadi regulator saja," kata Ahmad.

Ahmad menegaskan, memajukan produk halal harus menjadi komitmen bersama. Karena itu, peran ulama di luar MUI juga perlu dipastikan dalam pemeriksaan kehalalan sebuah produk.

"Saya kasih contoh, kehalalan produk yang berasal dari hewan dan dijual oleh pedagang kaki lima itu kan harus jelas. Kalau Kemenag yang mensertifikasi tidak mampu karena keterbatasan SDM, ini perlu diberikan ke ormas," pungkasnya. (OL-7)