Jokowi Minta Prosedur Distribusi Bansos Disederhanakan

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai dan BLT Dana Desa kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19 dipercepat. Jokowi menilai penyaluran dua jenis bansos itu masih berbelit-belit dan akibatnya lamban diterima di masyarakat.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problem. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," ucap Presiden dalam rapat terbatas kabinet secara daring di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5).

Presiden meminta kepada menteri terkait untuk menyederhanakan prosedur penyaluran bansos tunai dan BLT Dana Desa agar realisasi di lapangan lancar dan fleksibel. Prosedur yang sederhana diperlukan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi.

"Saya minta aturan itu dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan di lapangan, oleh sebab itu keterbukaan sangat diperlukan sekali," ungkap Jokowi.

Baca juga: Mensos Klaim Tidak Ada Lagi Perbedaan Data Terkait Bansos

Terkait dengan sisi akuntabilitas, Presiden mendorong agar dilakukan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Kejaksaan Agung. Pendampingan diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan maupun korupsi.

"Untuk sistem pencegahan minta saja didampingi dari KPK, dari BPKP, dari kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ucap Presiden.

Presiden juga menyoroti data penerima bansos yang disebut tidak sinkron. Ia meminta agar persoalan data penerima diselesaikan untuk menjamin masyarakat yang membutuhkan bantuan tunai tersebut.

"Ini ada data yang tidak sinkron oleh sebab itu saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul segera bisa mendapatkan. Dilibatkan RT/RW, desa, dibuat mekanisme yang lebih terbuka lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan," tuturnya.

Dalam rapat terbatas pada Senin (18/5) kemarin, Jokowi menyebut penyaluran bansos tunai dan BLT Dana Desa masih rendah. Presiden menyoroti penyaluran BLT desa baru mencapai 15% dan bansos tunai 25%.(OL-5)