Kamis 14 Mei 2020, 06:00 WIB

Bantuan Tunai Dibagi Tuntas sebelum Lebaran

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Bantuan Tunai Dibagi Tuntas sebelum Lebaran

BIRO PERS SETPRES/LUCAS
Presiden Joko Widodo meninjau penyerahan bansos tunai kepada keluarga penerima manfaat di Kantor Pos Jalan Ir H Juanda, Kota Bogor

 

DEMI membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi covid-19, pemerintah bakal terus menyalurkan bantuan sosial.

Selain bantuan sosial tunai, bantuan juga disalurkan dalam bentuk sembako, baik melalui program keluarga harapan maupun program bantuan pangan lainnya.

Pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial tunai tahap pertama dan kedua bisa tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan bantuan
tahap ketiga bisa dilaksanakan setelah Lebaran.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Pasalnya, setiap daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

“Kota Bogor lebih mudah karena fasilitas lebih lengkap. Tidak akan sulit mencapai dua tahap sebelum Lebaran. Namun, daerah dengan medan lebih berat, mungkin akan sulit,” ujar Juliari seusai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan sosial tunai di Kantor Pos Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Mensos mengakui bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah masih jauh dari sempurna. Namun, ia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya dalam proses penyaluran sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh manfaat maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo, yang meninjau langsung proses pembagian bantuan sosial tunai di Bogor, kemarin,
menyatakan penyaluran bantuan sudah dilakukan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Presiden berharap semua bantuan itu bisa menjangkau 55% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Tanah Air. “Baik itu yang kurang mampu maupun yang mengalami kesulitan karena covid-19. Dengan adanya bantuan ini, kita bisa memperkuat daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita menjadi normal kenbali,” tutur Presiden.

Berbagai daerah

Di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak covid-19 bertambah hampir satu juta kepala keluarga (KK) dari penerima bansos tahap I yang besarnya 1,194 juta KK. Dengan demikian, jumlah penerima bansos tahap II menjadi sebanyak 2,153 juta KK.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo, kemarin, saat meluncurkan Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kantor Pos
Jalan Imam Barjo, Kota Semarang, mengatakan sebanyak 28.471 paket disalurkan untuk tiga kota, yakni Semarang, Salatiga, dan Solo.

Di Tuban, Jatim, kemarin, distribusi pembayaran bantuan tunai juga dilaksanakan melalui Kantor Pos Tuban dan disaksikan langsung oleh Bupati Tuban, Fathul Huda.

Di Kabupaten Malang, Jatim, para pekerja migran yang gagal berangkat ke negara tujuan, menurut Bupati Malang Mohammad Sanusi, termasuk ke daftar warga diberikan bansos berupa bahan pokok.

Di Bengkulu, sebanyak 25 orang warga dari dua kecamatan Kota Bengkulu, kemarin, mendatangi Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Mereka mengadukan penyaluran bansos yang diduga tidak tepat sasaran.

Pengamat komunikasi budaya dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai pelibatan institusi masyarakat di level terbawah, seperti ketua RT, dapat membuat pemerintah lebih memahami persoalan di lapangan.

Selain memudahkan deteksi, pelibatan RT juga membuat pemerintah bisa mendata jumlah warga yang terdampak covid-19. “Hal ini dapat mengatasi terulangnya kekacauan dalam pemberian bansos akibat data yang tidak dibenahi sejak awal,” kata Devie. (Ssr/HT/MY/YK/AS/PO/BN/Che/X-6)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Apresiasi KPK Usut Dugaan Suap di Ditjen Pajak

👤 M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 03 Maret 2021, 12:01 WIB
Misbakhun memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di Ditjen...
Antara

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: JPU Berasumsi

👤Ant 🕔Rabu 03 Maret 2021, 11:53 WIB
JPU mengatakan, Nurhadi dan Rezky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi dalam kurun waktu...
Ist/DPR

DPR Dorong Optimalisasi Penambangan Nikel untuk Kesejahteraan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 03 Maret 2021, 11:09 WIB
Mulyanto meminta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan nikel...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya