Bansos Rampung sebelum Lebaran

MENTERI Sosial, Juliari Batubara, menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) khusus untuk penanggulangan dampak pandemi covid-19 akan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada akhir Mei.

Pemerintah saat ini sudah menyelesaikan pemberian bansos tahap pertama, yakni paket sembako untuk 1,3 juta kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta.

Menurut Juliari, pihaknya tengah menyalurkan bansos sembako untuk tahapan kedua, yakni di Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan sebagian Kabupaten Bogor. Jumlah penerimanya total 600 ribu KK.

“Mekanismenya sama, yaitu dua kali penyaluran per bulan dengan nilai indeks Rp600 ribu selama tiga bulan,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Untuk tahap ketiga, ucap Juliari, pemerintah pusat akan menyalurkan bansos tunai senilai Rp600 ribu untuk warga di luar Jabodetabek selama tiga bulan.

Juliari menyampaikan Kemensos masih menunggu data-data penerima dari pemerintah daerah. Pasalnya, data yang masuk ke kementerian baru mencapai 7,8 juta dari target 9 juta KK. “Targetnya (bansos tunai) 9 juta KK. Kami meminta data 9 juta KK ini dari daerah, yaitu pemkab dan pemkot,” ucapnya.

Penyaluran bansos tunai hingga kemarin telah diberikan kepada sekitar 1,8 juta KK melalui PT Pos Indonesia dan transfer ke penerima manfaat yang memiliki rekening bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Nama-nama penerima manfaat diberikan undangan, nanti ditentukan jadwalnya untuk datang ke kantor pos dan mendapatkan uang serta dicek identitasnya,” ucap Juliari.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan bansos tahap kedua dari Pemprov DKI berupa paket sembako juga bakal disalurkan menjelang Lebaran.

“Pemprov bakal berikan sembako pada tujuh atau 10 hari sebelum Lebaran. Sekitar tanggal 14 Mei nanti. Kita lihat saja,” kata Mujiyono, kemarin.

Sebelumnya, nominal bantuan sembako tahapan pertama sebesar Rp149.500 untuk tiap kepala keluarga. Untuk tahap kedua, bakal ada tambahan yang mencapai Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako. “Tambahan itu kan karena menjelang Lebaran,” imbuh Mujiyono.

Masalah data

Mujiyono juga membenarkan data penerima bansos DKI bermasalah. Ini terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bahwa data penerima bansos dari pemda dan pemerintah pusat tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih pada saat penyaluran bantuan.

“Itu benar adanya, database mereka (pemprov) bermasalah. Memang harus diperbaiki terus, enggak ada yang sempurna 100%,” jelas Mujiyono, kemarin.

Dasar masalah ialah soal pembagian penerima bansos oleh pemerintah pusat dan daerah. Di awal disepakati 1,1 juta jiwa dari data yang biasa diberikan bantuan oleh Pemprov DKI, lalu 2,6 juta jiwa diberikan oleh pusat sehingga total kebutuhan bansos saat itu 3,7 juta jiwa.

Dari ketentuan itu, pemprov dan Kemensos menyepakati bahwa patokan penerima bantuan tidak lagi jiwa, tetapi menggunakan satuan kepala keluarga.

Menurut Mujiyono, 3,7 juta jiwa jika dikonversi menjadi 1,65 juta KK. “Gimana enggak tumpang tindih. Tapi intinya, perut warga enggak bisa nunggu lama. Harus diminimalisir kesalahan penyaluran bansos itu,” pungkasnya. (Ind/Ssr/Put/Uta/Sru/DD/LN/Ant/X-11)