PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covud-19 dan seluruh menteri terkait untuk mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota.
Jokowi ingin pemberlakukan PSBB dilaksanakan secara tepat, tidak berlebihan tetapi juga tidak kekurangan.
Ia mengaku masih mendapat laporan bahwa ada rumah sakit yang membiarkan pasien positif covud-19 berkeliaran bebas di rumah sakit. Ada banyak juga pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih beraktivitas ke sana kemari dan tidak mengisolasi diri.
"Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Ini perlu evaluasi. Mana daerah yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana daerah yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin (4/5).
Baca juga: Mahfud MD Jelaskan Rencana Kebijakan Relaksasi PSBB
Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kinerja penanganan covid-19 di daerah yang memberlakukan PSBB. Presiden ingin pembatasan sosial harus diimbangi dengan cepatnya pemeriksaan terhadap individu-individu yang berpotensi mengidap covid-19.
"Harus ada target yang terukur. Misalnya berapa jumlah pengujian sample yang telah dilakukan, tes PCR yg telah dilakukan. Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan. Berapa yang dilacak setiap hari. Penduduk yang memiliki risiko terpapar tinggi seperti lanjut usia dan penderita komorbid juga harus betul-betul diproteksi," tegasnya. (A-2)
