PEMERINTAH sebaiknya merancang ulang prog ram kartu prakerja agar lebih sesuai dengan upaya penanganan dampak wabah virus korona baru (covid-19). Dalam hal ini, keterbukaan juga diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada penyelewengan dalam prog ram tersebut.
Demikian dikemukakan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing dalam keterangannya, kemarin. “Lebih bijak dan lebih berdaya guna kalau pemerintah memilih dan memutuskan melanjutkan dengan redesain sehingga lebih cocok menghalau penyebaran dan penanganan dampak covid- 19,” tutur Emrus.
Menurut Emrus, pemerintah harus segera mengelola isu program kartu prakerja dengan solutif. Dengan begitu, isu tersebut tidak menjadi bola liar di masyarakat yang tengah resah akibat pandemi.
Aspek program kartu prakerja yang banyak menuai kritik ialah terkait dengan layanan pelatihan daring. Emrus mengatakan presiden dapat membentuk tim kecil untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajarmengajar pelatihan lewat digital tersebut.
Hal itu antara lain mengevaluasi perumusan dan pencapaian kompetensi, pembuatan kurikulum, kualitas materi, proses pelatihan, kompetensi instruktur di bidangnya, dan melakukan wawancara mendalam kepada peserta didik (pelatihan).
Sebelumnya, DPP Partai Nas-Dem meminta peninjauan kembali pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia tersebut. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Achmad Ali menilai program itu hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider).
Pelatihan daring dari program kartu prakerja yang dibiayai APBN sebesar Rp5,6 triliun dikritik karena selain tidak begitu dibutuhkan saat ini, layanan serupa juga mudah didapat secara gratis.
Beberapa di antaranya bahkan diselenggarakan perusahaan besar, seperti Nikon untuk kelas fotografi , Oracle dan Microsoft untuk bidang teknologi informasi. Bahkan, Coursera menawarkan 3.800 program kursus gratis dan memiliki 400 spesialisasi.
Politikus Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai secara umum program kartu prakerja diperlukan untuk mempersiapkan tenaga kerja pascapandemi. “Bagi mereka yang putus kerja dan yang akan bekerja, mereka membutuhkan tambahan keahlian saat pascapandemi korona sebelum kembali bekerja.”
Mengingat strategisnya program kartu prakerja tersebut, penerapannya mesti tepat sasaran. “Saya bertemu dengan beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Mereka mengapresiasi program ini. Namun, mereka juga memberi masukan agar program ini diterapkan melalui sistem kuota,” tegas Sarmuji.
Dengan sistem kuota, bisa dihindari pola siapa lebih dahulu mengakses, dia dapat. Sistem kuota juga menunjang aspek pemerataan dengan sokongan teknologi.
Pengangguran melonjak
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyebut bahwa angka peng angguran bertambah lebih dari 10 juta orang selama pandemi covid-19. Hal itu akibat terganggunya aktivitas perekonomian oleh sejumlah pembatasan.
“Data pengangguran dari pemerintah, per hari ini baru 2 juta-3 juta orang. Kenyataanya di lapangan lebih dari itu, saya yakin sudah puluhan juta,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik dalam konferensi video, kemarin.
Suryani menambahkan, penyumbang angka pengangguran baru paling banyak berasal dari sektor hotel, restoran, pariwisata, serta UMKM. Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah agar dapat menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada tenaga kerja yang terdampak pandemi covid- 19. Namun, pemerintah diminta melakukan verifi kasi dan pendataan lebih lanjut agar bantuan tepat sasaran. (Des/Cah/P-2)
