EKONOM dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian pelaksanaan program Kartu Prakerja yang telah digulirkan.
Bila tujuan pemerintah untuk memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja yang ter-PHK atau pun dirumahkan, maka sebaiknya tidak perlu penyisipan pelatihan dalam program tersebut untuk saat ini.
"Pelatihan daring itu tidak tepat waktu. Masyarakat membutuhkan bantuan tunai untuk menggantikan income yang hilang selama masa pandemi," tutur Piter saat dihubungi, Jumat (1/5).
"Kalaupun sekarang pelatihan dilakukan, tidak akan efektif. Masyarakat mendaftar kartu prakerja tujuan utamanya adalah mendapatkan insentif dana tunai," sambungnya.
Himpitan ekonomi yang menjangkiti masyarakat karena pandemi covid-19, kata Piter, harusnya jadi prioritas pemerintah untuk diselamatkan. Pelatihan daring yang diberikan pada program tersebut, menurutnya, tidak akan memiliki manfaat berarti bagi penerima bantuan.
Pasalnya belum ada kepastian pandemi kapan berakhir. Masa depan peserta Kartu Prakerja juga tidak dijamin pascapelatihan. Terlebih dengan skema yang saat ini berjalan, pelatihan Kartu Prakerja hanya menguntungkan bagi lembaga pelatihan dan mitra program tersebut.
"Pelatihan daring menjadi tidak bermanfaat bagi penerima bantuan. Hanya bermanfaat bagi penyelenggara training. Mereka yang mendapatkan keuntungan terbesar dari pelatihan daring kartu prakerja," ujar Piter.
Meski begjtu ia berharap pemerintah mau mengevaluasi program Kartu Prakerja itu. "Kita harapkan pemerintah mau melakukan evaluasi. Walaupun saya pesimis," pungkas Piter.
Desakkan yang sama juga terlontar dari Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali. Ia menilai pelatihan dalam program Kartu Prakerja di tengah pandemi covid-19 menghamburkan uang negara.
"Ada yang dipandang tidak pas dan tidak patut dalam implementasinya. Dana Rp5,6 triliun dipandang terlalu besar untuk program pelatihan daring yang ditawarkan bagi 5,6 juta peserta," ujarnya.
Program pelatihan daring tersebut lanjutnya, dipandang mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi covid-19. Di masa pandemi sekarang ini, dana sebesar itu dipandang lebih tepat jika dikonversi menjadi bantuan langsung agar menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan.
Presiden Joko Widodo sendiri kemarin telah menyatakan bahwa Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK.
"Alhasil, sebuah program yang baik dengan tujuan yang baik pula malah menjadi kesia-siaan. Program ini bahkan dipandang hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider). Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan program Kartu Prakerja ini," kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali pun mengatakan DPP Partai NasDem tetap memandang bahwa program Kartu Prakerja adalah program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah covid-19. Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi. (OL-4)
