ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah untuk lebih spesifik memberi perhatian kepada nasib seluruh buruh tani di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini. Seruan ini juga sehubungan dengan adanya momentum hari Buruh Internasional pada Tanggal 1 Mei 2020 ini.
"Pemerintah harus lebih peduli terhadap kondisi buruh tani kita, sebab selama ini mereka termarginalkan di negeri ini. Pendidikan mereka rata-rata masih rendah, tidak memiliki kemampuan berserikat seperti buruh pabrik lainnya dan tidak punya posisi tawar yang kuat untuk menuntut kenaikan upah," papar Johan dalam keterangan persnya, Jumat (1/5).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini merasa sangat prihatin dengan keadaan nasib buruh tani pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Ia mengatakan, hidup buruh tani sekarang kian pelik karena daya beli mereka terus merosot, hidup mereka makin susah karena selalu berkutat dengan kemiskinan.
"Apalagi pada saat wabah virus ini merebak, mereka banyak yang sulit bekerja karena harus karantina diri agar tidak tertular dan hal ini membuat buruh tani dan keluarganya banyak yang semakin menderita karena kekurangan akses pangan serta akibat kenaikan biaya hidup yang semakin melambung," ucapnya.
Legislator dari Dapil NTB I itu menyebut bahwa saat ini upah nominal harian buruh tani nasional adalah sebesar Rp55.173 per hari, sementara itu upah riil buruh tani mengalami penurunan sebesar 0,25%.
"Perlu dipahami bahwa upah riil buruh tani ini adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga pedesaan," terang Johan.
Sebagai pekerja di sektor informal, tambahnya, mereka tak mengenal istilah upah minimum regional (UMR), hal ini berdampak upah buruh tani menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan upah pekerja kasar lainnya. Atas situasi ini, Johan mendorong pemerintah agar segera memberikan 'bantuan khusus untuk buruh tani'.
Pada Momentum Hari Buruh 1 Mei 2020 ini, Johan mengajak semua pihak untuk ikut memperjuangkan tuntutan perbaikan kesejahteraan dan nasib buruh tani di Indonesia.
"Buruh tani dan keluarganya merupakan penduduk miskin yang berjumlah lebih dari 5 juta orang, yang banyak tinggal di desa dan menggantungkan hidup pada sektor Pertanian. Saat ini mayoritas dari jumlah total penduduk miskin itu berada di pedesaan dengan persentase mencapai 62,6%," jelasnya.
Wakil Rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini juga mengusulkan, selain diberikan insentif khusus bagi para buruh tani, sebaiknya pemerintah juga berupaya memberi mereka lahan garapan untuk pertanian demi meningkatkan taraf usaha tani mereka.
"Hal ini juga untuk mensukseskan program ekstensifikasi pertanian dengan memperluas lahan pertanian yang dimiliki oleh para buruh tani kita, dan ini pasti akan berdampak pada peningkatan produksi pertanian dan juga membantu kesejahteraan dari para buruh tani kita," tutup Johan.(OL-09)
