DPR Minta Efektivitas PSBB Dievaluasi

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Heri Gunawan mengatakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang telah berjalan beberapa waktu belakang perlu segera dievaluasi terkait efektivitasnya.

“Saya menyarankan, PSBB ini dievaluasi efektivitasnya. Kalau ternyata tidak efektif, sebaiknya opsi karantina wilayah perlu disiapkan. Tentu dukungan anggarannya juga perlu dihitung. Termasuk daerah-daerah mana saja yang mau dikarantina total," ucap Heri dalam keterangan resmi, Senin (27/4).

Disebutnya, evaluasi ini penting dilakukan mengingat banyak bermunculan kritik karena khawatir pelaksanaan PSBB tidak efektif menekan laju wabah covid-19.

Baca juga: Sidang Gugatan Perppu Covid-19 Digelar Secara Tatap Muka

Pemerintah juga harus memonitor kondisi masyarakat akibat PSBB, terutama yang betul-betul terganggu ekonominya. Jangan lagi ada berita orang mati kelaparan akibat PSBB covid-19.

"Banyak yang menilai kebijakan itu tidak akan efektif karena filosofinya, kan PSBB ini hanya membatasi aktivitas masyarakat. Tidak serta merta bisa melarang. Bahkan pemerintah dianggap ingin menghilangkan tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak kebijakan PSBB ini," sebut politisi Partai Gerindra tersebut.

Dijelaskannya, hal itu berbeda dengan karantina wilayah dengan hak dan kewajiban warga dan pemerintah jelas diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Begitu satu kawasan dikarantina, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok warga dan makanan ternak selama status itu berjalan. Tapi, pemerintah memilih opsi PSBB yang akhir-akhir ini kian memperketat aturan, seperti larangan mudik dan lain-lain.

"Bahkan, kini operasional bandara di kawasan zona merah disetop. Kita harapkan upaya mencegah penyebaran virus ini bisa lebih efektif dari sebelumnya. Walaupun ada saja masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi larangan mudik, tetap saja ada orang yang sudah pulang kampung lebih awal sebelum pelarangan efektif dilakukan," jelasnya. (OL-1)