PPP: Larangan Mudik harus Diikuti Persiapan Matang

ANGGOTA DPR Fraksi PPP Muh. Aras mengatakan larangan untuk tidak mudik yang diimbau Pemerintah harus dibarengi persiapan-persiapan matang berupa aturan yang tegas dan implementasinya. 

Hal itu untuk mencegah tidak terjadinya pelanggaran di tengah masyarakat.

"Baik secara aturan ataupun tindakan-tindakan tegas bagi mereka yang melanggar yang tetap memaksakan diri untuk mudik dan implementasi pelarangan ini segera diberlakukan guna mencegah masyarakat yang berusaha mudik sebelum puasa atau sebelum lebaran," ujarnya melalui keterangan tertulis (22/4).

Menurutnya, aturan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut sudab tepat. Mengingat pada saat ini larangan untuk tidak mudik merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus korona (covid-19) di Tanah Air. Untuk itu, pihaknya mengapresiasi dan meminta Pemerintah melakukan persiapan matang agar ditaati masyarakat.

Baca juga: Pelarangan Mudik Memberatkan Pengusaha Angkutan Bus

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan itu juga meminta pemerintah untuk mendata masyarakat yang tidak mudik khususnya masyarakat ekonomi menengah bawah. Pemerintah, lanjutnya harus membantu masyarakat yang tidak mudik dengan menjamin biaya hidup mereka di periode sulit ini.

"Jangan sampai mereka tidak punya penghasilan selama puasa hingga lebaran kemudian malah tidak bisa makan gara-gara tidak mudik," imbuhya.

Asar menegaskan dalam melaksanakan aturan tersebut, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pasalnya, untuk mencegah masyarakat tidak mudik, aturan itu harus dilaksanakan juga oleh pemda-pemda dengan meningkatkan pengawasan di daerahnya masing-masing.

"Supaya tidak ada penumpang gelap atau mereka yang memaksakan diri mudik kemudian bisa lolos dan sampai ke daerah mereka. Apalagi tanpa ada pemeriksaan dan pengawasan di tingkat daerah," pungkasnya. (A-2)