Headline

Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

Belva Mundur, Indef: Harusnya Program Kartu Prakerja yang Disetop

M. Ilham Ramadhan Avisena
21/4/2020 20:43
Belva Mundur, Indef: Harusnya Program Kartu Prakerja yang Disetop
Pendaftaran program kartu prakerja secara daring. Program ini menuai kontroversi karena pelatihan daring senilai Rp1 juta dianggap mubazir.(ANTARA FOTO/Moch Asim)

EKONOM dari Institute for Development for Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan, keputusan CEO Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara mundur dari posisi staf khusus presiden tidak menyudahi polemik Program Kartu Prakerja.

Setidaknya masih ada 3 hal lain yang perlu dijelaskan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk menjawab polemik tersebut.

"Permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva. Pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah," kata Bhima melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (21/4).

Kedua, menurutnya program Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Korban PHK, kata Bhima, lebih membutuhkan bantuan tunai ketimbang pelatihan secara daring.

Baca juga: CEO Ruangguru Mundur dari Stafsus Jokowi, Ini Surat Terbukanya

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang pelatihan kedua lantaran itu merupakan pemborosan anggaran. Anggaran pelatihan dapat dialihkan untuk bantuan sosial kepada warga terdampak covid-19 agar daya belinya tetap terjaga.

"Ketiga, dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik Pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya," tutur Bhima.

Terlepas dari polemik tersebut, menurutnya keputusan Belva patut diapresiasi lantaran telah bersikap profesional dalam menjalankan bisnisnya. Belva juga disebut telah menunjukkan generasi milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan.

Bhima juga menyarankan pada staf khusus milenial lainnya untuk mengikuti langkah Belva bila memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik yang diemban. Pilihan itu harus dibuat sebagai bentuk menjaga integritas.

Lebih lanjut, Bhima yang sebelumnya meminta Belva untuk melakukan debat terbuka, kini menarik kembali niatnya tersebut.

"Karena posisi Belva sudah tidak lagi menjadi Staff Khusus, maka berakhirlah undangan debat yang saya ajukan. Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staff Khusus Presiden," pungkas Bhima. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya