Perlu Kesadaran dan Ketegasan

PEMERINTAH mengakui pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus penyebaran covid-19 di beberapa daerah belum optimal. Masih banyak kantor dan pabrik yang beroperasi sehingga mobilitas warga masih tinggi.

“Saya ingin ada evaluasi, terutama dari apa yang telah kita kerjakan, terutama evaluasi mengenai PSBB. Secara lebih detail kita harus tahu apa plus-minusnya sehingga bisa kita perbaiki,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas secara virtual, kemarin.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan sudah ada permintaan dari sejumlah pihak kepada Kementerian Perhubungan untuk membatasi bahkan menghentikan transportasi publik. “Tetapi Kemenhub belum bisa memenuhi permintaan tersebut,” ujar Doni seusai mengikuti rapat terbatas.

Pihak Kemenhub berdalih masih banyak pekerja yang berasal dari bidang kesehatan atau jasa pelayanan publik lain yang sangat membutuhkan angkutan umum.

Bupati Bogor Ade Yasin saat memantau Stasiun Bojonggede, kemarin pagi, malah masih menemukan banyak warganya yang tetap berangkat ke kantor di Jakarta walaupun berasal dari perusahaan di luar yang dikecualikan. “Makanya ini, kita juga butuh kerja sama dengan pemerintah DKI untuk lebih tegas lagi,” ujar Ade.

Sementara itu, di check point Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, masih ditemukan beberapa orang bersepeda motor berboncengan walaupun dengan alamat yang berbeda, kemarin pagi. Petugas kepolisian langsung mengambil tindakan tegas dengan menurunkan penumpang. Lalu petugas menghentikan angkot tujuan Bekasi-Kampung Melayu. Setelah dipastikan angkot itu berpenumpang kurang dari 50%, polisi mempersilakan penumpang motor untuk naik.

“Bang, penumpang ini sudah saya bayar, ya, turunkan dia di lokasi tujuan. Jangan dibiarkan naik motor yang ada di depan,” kata Kepala Tim Pos Check Point Kalimalang Aiptu Tarwono kepada sopir angkot.

Tindak tegas

Doni Monardo mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan semua komponen terkait, terutama para pemimpin perusahaan agar menghentikan aktivitas pada masa PSBB. Mereka akan diminta untuk menaati instruksi pemerintah, yakni menerapkan sistem bekerja dari rumah.

Bila masih ada kantor dan pabrik yang melanggar protokol kesehatan, tindakan tegas akan dilakukan, mulai peringatan, teguran, hingga sanksi sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Itu sudah masuk kategori membahayakan kesehatan masyarakat sehingga perlu dikenai denda dan sanksi pidana,” tegasnya.

Ke depannya, pengawasan terhadap perkantoran dan pabrik dilakukan lebih ketat dengan pemantauan lewat kamera pengawas (CCTV) dan inspeksi oleh tim gugus tugas.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno berpendapat, munculnya ketidaksinkronan antarkementerian, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, maupun Kementerian Perindustrian dalam mengatur regulasi bakal mempersulit PSBB.

“Kebijakan di tingkat peraturan menteri sudah membingungkan publik dan pelaksana lapangan, termasuk pemda,” jelas Djoko.(Ykb/Ins/Put/DD/X-10)