Senin 20 April 2020, 15:09 WIB

Regulasi Tumpang Tindih dan Bertentangan Persulit Penegakan Hukum

Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum
Regulasi Tumpang Tindih dan Bertentangan Persulit Penegakan Hukum

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Stasiun Manggarai masih dipenuhi penumpang pada Selasa (14/4) meskipun PSBB telah diterapkan.

 

OMBUDSMAN Jakarta Raya menyayangkan banyak peraturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tumpang tindih. Hal itu berkontribusi membuat PSBB tidak maksimal untuk menanggulangi pandemik covid-19.

Tidak hanya tumpang tindih, kebijakan itu bahkan saling kontraproduktif. Semisal Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Penanganan Covid-19 yang melarang ojek mengangkut penumpang. Tapi Peraturan Menteri Perhubungan No.18 tahun 2020 justru memperbolehkannya.

Belum lagi Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 7 tahun 2020 tentang Izin Kegiatan Usaha selama PSBB yang bertentangan dengan Pergub DKI No.33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB untuk Pencegahan Penularan Covid-19 di Jakarta.

Pergub mengatur hanya memperbolehkan 11 sektor usaha yang boleh beroperasi selama PSBB. Sementara, SE Menperin justru memperbolehkan seluruh jenis usaha beroperasi.

"Ya kalau terlalu banyak katebelece dari pihak terkait ya nggak akan efektif. Misal Kemenhub punya keputusan sendiri, Kemenperin punya keputusan sendiri, Kemenkes punya sendiri," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho saat dihubungi, Senin (20/4).

Teguh mengatakan karena tumpang tindihnya peraturan ini, petugas dan aparat di lapangan sulit melakukan penindakan.

Baca juga: Pengamat : Ketidaksinkronan Regulasi Membuat PSBB Majal

Untuk itu, ia memasukkan aturan-aturan ini sebagai poin rekomendasi evaluasi PSBB kepada pihak terkait. Evaluasi pun akan dilakukan setelah sepenuhnya berjalan dua pekan.

Sebelumnya, akibat SE Menperin ratusan perusahaan masih beroperasi di Jakarta. Hal ini membuat transportasi umum seperti KRL dan Transjakarta masih dipadati penumpang. Padahal seharusnya seluruh usaha yang tidak termasuk sektor yang dikecualikan berhenti beroperasi dan menerapkan work from home agar mencegah penularan covid-19.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Zulhas Undang Jokowi dan 5 Ketum Partai Bersilaturahmi Ramadan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 02 April 2023, 11:34 WIB
Acara digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan. Zulhas mengaku senang acara ini bakal dihadiri Kepala Negara dan lima rekannya yang...
ANTARA/Reno Esnir

KPK Tegaskan tidak Gentar Harapi Gugatan Praperadilan Lukas Enembe

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 02 April 2023, 08:57 WIB
KPK optimistis bakal memenangkan gugatan itu. Karena, semua proses penetapan tersangka sampai penahanan sudah mengikuti aturan yang...
ANTARA/Reno Esnir

KPK Berencana Hadirkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam Persidangan Suap Perkara

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 02 April 2023, 08:52 WIB
Kehadiran Hasbi dijadwalkan pada Rabu (5/4). Persidangan akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya