Badan Siber Harus Jamin Keamanan Daring Indonesia

ANGGOTA Komisi I DPR, Sukamta, meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meningkatkan keamanan siber di tengah pandemi covid-19 karena saat ini hampir semua kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat dilakukan via media siber.

Kondisi itu, kata Sukamta, secara otomatis meningkatkan potensi pencurian atau kebocoran data. Peningkatan keamanan harus dilakukan, salah satunya dengan membuat aplikasi khusus berkeamanan tinggi bagi unsur pemerintah dan kelengkapan negara lainnya.

“Kami mengusulkan agar BSSN membuat aplikasi sendiri yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain,” ujar Sukamta, seusai rapat kerja dengan BSSN, kemarin.

Sukamta menekankan pentingnya keamanan negara. Jangan sampai rapat pengambilan keputusan bocor karena menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman.

“Kami ingin agar aplikasi yang dibuat dengan keamanan tinggi standar militer. Kami minta agar bisa diselesaikan dalam waktu dua atau tiga pekan ini,” ujar Sukamta.

Sukamta juga mengapresiasi kerja BSSN selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi. Apalagi, sampai saat ini tidak ada kebocoran atau pencurian data yang signifikan merugikan.

“Traffic meningkat, serangan meningkat, kita bersyukur masih aman secara umum,” ujar Sukamta.

Meski begitu, ia meminta agar BSSN terus meningkatkan pengamanan. Mengingat hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah.

“Pekerja, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umumnya, maka jaringan siber perlu diamankan dengan serius,” tutup Sukamta.

Selain itu, Sukamta meminta pemerintah memfasilitasi internet gratis bagi masyarakat. Pasalnya, kebijakan PSBB memaksa orang bekerja dari rumah. Sukamta juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menjamin kecepat an internet di Tanah Air tidak terdampak signifikan.

“Sudah semestinya pemerintah meringankan beban mereka dengan memfasilitasi internet gratis kepada warga, bukan badan usaha, selama
wabah covid-19. Terkhusus, pemerintah juga perlu membebaskan pulsa telepon bagi para driver ojek daring atau ojol karena ketika semua warga diminta stay at home, merekalah yang berjibaku menjadi pengantar mobilitas barang-barang pesanan warga,” ujar Sukamta. (Pro/P-5)