Buat Surat Kontroversial, Stafsus Presiden Minta Maaf

STAF Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, meminta maaf kepada publik lantaran sudah menyalahi prosedur.

Sebelumnya, melalui surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020, Andi meminta para camat di wilayah Jawa, Sulawesi dan Sumatra agar mau bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi diketahui memimpin perusahaan tersebut.

Surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatangi Andi selaku Staf Khusus Presiden, sudah beredar luas di jejaring media sosial. Banyak warganet menilai tindakan Andi tidak pantas.

Baca juga: Ini Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi

"Sehubungan dengan beredarnya surat saya, Andi Taufan Garuda Putra selaku Staf Khusus Presiden nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tentang kerja sama sebagai relawan desa covid-19 yang ditujukan kepada camat beberapa daerah, yang menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang memberikan masukan,” bunyi surat permintaan maaf Andi yang ditujukan kepada media, Selasa (14/4).

“Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda, yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri. Agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi. Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," papar Andi.

Pada bagian bawah surat, Andi menjelaskan duduk perkara sekaligus memberikan klarifikasi. Dia mengatakan surat itu bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-19, yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Ingin Dongkrak Tumbuh Kembang UMKM

"Maksud saya ingin berbuat baik. Bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi covid-19 di desa. Melalui dukungan langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," terangnya.

Andi menegasikan dukungan itu atas dasar kemanusiaan, dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat. Dia pun berjanji akan mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

"Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Saya akan terus bergerak membantu pemerintah dalam menangani penyebaran covid-19," pungkasnya.(OL-11)