Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEPALA Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, menegaskan pemberian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan tata kelola keuangan berjalan akuntabel dan antikorupsi.
TNI Angkatan Udara (AU) pun fokus menyelesaikan pembangunan kekuatan pascaberakhirnya program Minimum Essential Force.
"Berbagai pencapaian dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin lengkap ketika laporanl keuangan TNI AU tahun 2018 juga mendapatkan predikat WTP. Hal ini merupakan bukti akuntabilitas kinerja keuangan di seluruh jajaran TNI AU menjadi semakin tertib dan jauh dari budaya korupsi," kata Yuyu dalam peringatan HUT TNI AU ke-74 di Jakarta, Kamis (9/4).
Baca juga: Waspada Covid-19, Upacara HUT TNI AU Diwarnai Protokol Kesehatan
Menurutnya, semua pencapaian bukan hasil akhir, namun proses berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme TNI AU. Oleh karena itu, TNI AU harus senantiasa bekerja keras, menunjukkan kepedulian dan keseriusan, untuk meraih berbagai sasaran yang ditetapkan.
"Saya juga perlu mengingatkan saat ini kita berada dalam Rencana Strategis Tahap IV, yang akan berakhir pada 2024. Pada tahap ini, fokus utama kita adalah untuk melengkapi dan mengganti alutsista TNI AU. Khususnya pesawat udara, radar dan rudal pertahanan udara," paparnya.
Baca juga: Polri Gandeng TNI untuk Cegah Penolakan Jenazah Covid-19
TNI AU harus selalu siap sejak dini. Apalagi akan mengembangkan organisasi dengan membentuk Koopsudnas, Puslaiklambangja, Skomlekau, Sintelau, Puspotdirga dan validasi organisasi di beberapa jajaran. Tidak hanya itu, TNI AU juga harus segera menuntaskan Grand Design pembangunan kekuatan pascaberakhirnya program Minimum Essential Force.
"Indonesia maju diidamkan terwujud pada 2045. Namun golden period untuk mendesain cetak biru TNI AU unggul adalah saat ini. Jangan ditunda lagi," tutupnya.(OL-11)
Pangkat Tamtama TNI AU, Mengenal Pangkat Tamtama di TNI AU. Tamtama TNI AU, Kenali hierarki pangkat, tugas, dan peran krusial garda terdepan menjaga kedaulatan udara Indonesia.
Kontes domba ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara instansi militer dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan.
Misi patroli udara ini menjadi bagian dari upaya TNI AU dalam mendukung operasi kemanusiaan di daerah bencana.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah merancang rencana peningkatan jumlah peserta didik untuk memenuhi kebutuhan personel di berbagai satuan operasional.
Indonesia membeli 25 radar baru dari Prancis yang dikirim secara bertahap. Guna mengoptimalkan penggunaan radar baru itu, TNI AU juga mengirim personel untuk belajar langsung ke Prancis.
Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI) I yang mencakup Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Jawa, serta Laut Natuna.
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved