Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KORPS Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan agar pemerintah tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pensiunan, guru, serta pegawai negeri sipil (PNS) golongan 1 dan 2.
Hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengkaji ulang pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS. “Saya rasa mereka perlu sekali THR,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh, kemarin.
Zudan menyebutkan, walaupun pihaknya sepakat dengan wacana yang digulirkan pemerintah, ada beberapa elemen PNS dan pensiunan yang membutuhkan THR. “Kalau untuk para pejabat, misalnya eselon I dan II, menurut saya, kehidupan mereka sudah mencukupi,” ujarnya.
Menurut Zudan, Korpri memahami kondisi keuangan negara yang saat ini cukup berat akibat imbas dari pandemi covid-19. Ia mengakui PNS termasuk profesi yang aman ketimbang sektor lain, seperti sektor informal yang saat ini telak terhantam oleh pandemi korona.
“Karena itu, para aparatur sipil negara bisa melakukan aksi solidaritas nasional. Salah satunya berkenaan dengan tunjangan hari raya yang mereka terima,” paparnya.
Zudan mengatakan saat ini THR untuk para pensiunan, PNS, TNI, dan Polri bisa mencapai Rp35 triliun. Apabila pembayaran sebagian dana THR tersebut bisa ditunda, negara bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan yang lebih mendesak. “Mengenai THR, dalam kondisi luar biasa ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak luar biasa, termasuk PNS. Kalau bisa, mari seluruh PNS sumbangkan THR kepada negara.” (Che/P-3)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anak-anak bergembira menyambut Lebaran karena bakal memperoleh THR dari keluarga besar. Pertanyaannya, bolehkah orangtua menggunakan uang THR anak?
Harus ada penanganan proses hukum dari aksi tersebut.
Perputaran uang pada Lebaran tahun ini diprediksi tidak sebesar seperti Lebaran tahun sebelumnya
DUNIA usaha menyatakan resah dengan maraknya praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menghadirkan solusi mudah dan aman bagi masyarakat menyalurkan THR melalui super app BRImo.
pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk para eks pekerja Sritex, menurut Ahmad Aziz, proses tersebut telah dituntaskan dan berjalan lancar 100%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved