Headline
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi daerah terbanyak sebara hoaks terkaot korona covid-19. Data itu berdasarkan penindakan kepolisian yang dikompilasi oleh Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Dari data tersebut, Polda Jatim dan Polda Metro Jaya mengungkap ada 11 kasus hoaks wabah korona di wilayahnya. Total kasus hoaks wabah korona yang ditangani Polri sejauh ini sebanyak 72 kasus,
Di bawah Polda Jatim dan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Polda Lampung mencatatkan 5 kasua hoaks wabah korona yang ditanganinya,
Baca juga : Riset: Ini Tiga Provinsi Paling Rentan Penyebaran Virus Korona
"Terhadap para perilaku disangkakan pasal 45 dan 45 A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara selama enam tahun," tutur Brigjen Argo Yuwono, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/4).
Kemudian Argo menjelaskan, para tersangka akan dijerat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Sebelumnya, pada Kamis (2/4), dari data Mabes Polri, tercatat sudah sebanyak 70 kasus hoax virus korona sedang diusut oleh Polri di seluruh wilayah Indonesia. (OL-7)
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Pengambilan sampel darah dan air liur terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak CA dilakukan oleh tim Pusdokkes Polri
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Pembekalan literasi digital diperlukan sebagai solusi untuk mengantisipasi penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024.
transformasi digital membawa arus informasi yang begitu cepat sehingga terdapat celah untuk masuknya konten negatif seperti informasi palsu atau hoax.
Kominfo bentuk Satgas Anti Hoaks demi wujudka pemilu damai
Tujuh capaian disepakati pada pertemuan tingkat menteri negara-negara ASEAN yang bertanggung jawab di bidang informasi di Da Nang Vietnam.
Komunitas Difabel Aceh belajar mengenali ciri-ciri berita hoaks
Program ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi dan menyebarkan informasi yang akurat dan positif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved