Keppres-PP soal Covid-19 Beri Legitimasi Polri Bubarkan Kerumunan

PEMERINTAH telah menetapkan status darurat kesehatan akibat pandemi covid-19 dengan menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, salah satunya mengenai oembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolmas) Poengky Indarti menyebut, aturan itu memperkuat legitimasi insititusi Polri untuk membubarkan kerumunan massa.

"Dasar hukum yang digunakan Polri untuk melarang dan membubarkan orang-orang yang bergerombol, berkerumun, tidak menerapkan jarak sosial, menjadi makin kuat," kata Poengky kepada Media Indonesia, Rabu (1/4).

Sebelumnya, pembubaran kerumunan yang bertujuan mencegah penyebaran covid-19 tersebut didasari oleh Maklumat Kapolri Jendral Idham Azis bernomor Mak/2/III/2020.

Namun, Poengky tetap berharap aparat kepolisian mengutamakan langkah-langkah preventif dan preemtif saat membubarkan massa.

"Jika ada perlawanan, barulah diambil langkah represif," imbuhnya.

Baca juga : Begini Cara Penerapan Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Diketahui, polisi dapat menjerat masyarakat yang melawan kepada petugas sesuai dengan Pasal 212, 216, dan 218 KUHP.

Kepala Biro Penerangan Masyarkat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono di tempat terpisah menyatakan kesiapan pihaknya dalam membantu upaya pemerintah pusat menegakkan PSBB.

"Pada prinsipnya kepolisian akan membantu penuh apa itu kebijakan pemerintah yang sudah di sampaikan oleh Presiden. Tentunya kepolisian punya tanggung jawab berkaitan dengan kebijakan ini," ujar Argo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Rabu (1/4),

Argo menjelaskan, institusi Polri langsung berkoordinasi dari tingkat atas sampai ke polsek untuk menyamakan pemahaman ihwal keputusan Presiden tersebut.

"Biar seirama, biar sama sesuai aturan dan UU mulai dari Mabes Polri sampai ke tingkat bawah, tingkat polsek tentunya di situ," ujarnya.

Argo mengklain pihaknya telah mengedukasi masyarakat mengenai penyebaran covid-19 sesuai kerangka Maklumat Kapolri.

"Maklumat tersebut tentunya sudah kita edukasi, distribusikan kepada masyarakat melalui Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek dan Bhabinkatibmas," pungkas Argo. (OL-7)