Yasonna Pastikan WNA Pekerja Proyek Strategis Boleh Masuk RI

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan aturan yang melarang bagi warga negara asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia, termasuk untuk transit. 

"Larangan ini dimuat dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya guna mencegah penyebaran virus korona (covid-19( di wilayah Indonesia," kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (1/4).

Akan tetapi, lanjut Yasonna, ada enam pengecualian bagi orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. 

Enam pengecualian itu ialah, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, awak alat angkut baik laut, udara maupun darat, dan orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Bagi orang asing yang dikecualikan, lanjut Yasonnya, harus memenuhi sejumlah persyaratan yakni ada surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari negara masing-masing, telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas covid-19, dan pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Aplikasi Berbasis AI untuk Perangi Korona

Bagi orang asing pemegang izin tinggal kunjungan, termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival, yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

Untuk orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

Dengan Permenkumham ini, Permenkumham Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan ini diberlakukan mulai 2 April pukul 00.00 WIB dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan pandemi covid-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat," tutup Yasonna. (X-15)