Larang Mudik

PEMERINTAH diminta segera menerapkan kebijakan tegas untuk mencegah penyebaran masif virus korona baru atau covid-19 dari episentrum epidemi di Jakarta ke wilayah-wilayah lain di Tanah Air.

Langkah itu dinilai mendesak mengingat mobilitas masyarakat dari Ibu Kota dan kota-kota besar lain terus meningkat. Gelombang mudik dari kalangan pekerja sektor informal dilaporkan belakangan terjadi besar-besaran, sejalan dengan terjadinya dampak pandemi covid-19 yang
menghilangkan peluang kerja harian.

Akibatnya, fenomena pemudik dini pun terjadi. Mudik yang biasanya dilakukan mendekati Hari Raya Idul Fitri, kini berlangsung jauh lebih awal akibat menghilangnya lapangan penghidupan pada sektor informal di kota-kota besar.

Dalam konteks itu, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagyo, mendorong pemerintah segera mengambil langkah cepat sebelum terlambat. Laju mobilitas sosial kota ke desa itu harus dicegat. Jika laju arus mudik itu dibiarkan, penularan virus korona akan semakin masif dan meluas.

“Tutup semua lalu bersihkan dan tangani masyarakat yang terinfeksi dan siapkan segala sesuatu untuk rakyat saat lock dilakukan. Anggarannya itu ada. Jadi, tidak ada alasan lain untuk tidak dilakukan lock yang tentu saja tidak boleh mudik,” cetus Agus.

Ia juga meminta masyarakat memahami risiko yang terjadi jika mereka tetap ngotot untuk mudik.

“Pemerintah pun harus membuat aturan social distancing yang tegas serta masyarakat disiplin menerapkannya, termasuk untuk tidak mudik,” tandasnya.

Ribuan pemudik dini dilaporkan telah memasuki Jawa Tengah dan wilayah-wilayah lain di Tanah Air, kemarin, saat penyebaran virus korona merebak.

Untuk menahan laju arus mudik dini tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengimbau seluruh diaspora asal provinsi itu untuk tidak mudik pada saat Lebaran nanti. Para pekerja yang ada di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan wilayah lain diminta menetap di lokasi masing-masing.

Siapkan bantuan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, kemarin, mengatakan pemerintah akan mengatur secara terperinci pergerakan masyarakat agar sejalan dengan penanggulangan penyebaran covid-19.

Hal itu, imbuh Mahfud, demi menghentikan sementara tradisi mudik dan piknik pada Lebaran tahun ini berikut prosedur karantinanya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan tengah melakukan kajian terkait dengan bantuan langsung tunai (BLT) untuk jaring pengaman sosial.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah mengawasi secara ketat kesehatan para pemudik yang terlanjur pulang ke kampung halam mereka. Keberadaan warga yang telah mudik ke desa-desa itu perlu ditelusuri sehingga bisa dideteksi secara dini apakah mereka tidak terjangkit atau positif covid-19.

”Yang mudik ini perlu (mendapat) rapid test (tes cepat). Pemerintah daerah tolong mengawasi dan tegas,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Hingga kemarin, sudah 1.046 orang dilaporkan terinfeksi covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 153 merupakan kasus baru. Di samping itu, 46 orang dinyatakan sembuh dan 87 orang meninggal dunia. (Ind/Cah/Iam/Put/Ykb/Ins/AS/BY/WJ/FL/HT/
JI/LD/RF/UL/AT/AU/X-6)