Pemerintah Daerah Bisa Perketat Lalu Lintas Warga

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, pemerintah daerah tidak dilarang menerapkan aturan yang lebih ketat untuk menahan penyebaran wabah virus korona atau Covid-19 di wilayahnya. Menurut Wapres, kebijakan sejumlah daerah untuk menutup wilayahnya untuk arus masuk/keluar warga bersifat sementara , baik melalui pelabuhan maupun bandara . “Saya kira itu mungkin kebijakan yang sementara saja,” kata Wapres saat video conference dengan wartawan, Kamis (26/3).

Hal tersebut dikatakan Ma’ruf menanggapi langkah sejumlah wilayah yang menutup sementara aktivitas angkutan penumpang sebagai upaya pencegahan virus korona. Sebagai contoh Provinsi Papua mulai menutup aktivitas bandara dan pelabuhan terhitung 26 Maret hingga 9 April 2020.

Ma’ruf tidak sepakat langkah yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah tersebut sebagai lockdown. Menurut dia, upaya tersebut hanya untuk membatasi dan mencegah masuknya orang-orang yang diduga atau dikhawatirkan akan memberikan penularan virus. “Mereka tentu menjaga supaya masyarakat yang terkena penyebaran tidak bertambah. Mereka tentu akan fokus menangani, mencegah terjadinya itu seperti yang terjadi di Papua,” ujarnya.

Ma’ruf menyebutkan, pengetatan yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Papua sebenarnya juga sudah terjadi di DKI Jakarta. “Di Jakarta disiplinnya lebih ketat karena ancamannya sudah cukup tinggi. Di Jakarta kan sudah juga membatasi orang bergerak keluar masuk. Ini bagian daripada meningkatkan disiplin penerapan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pemerhati kesehatan masyarakat Nafsiah Mboi mengatakan, kebijakan lockdown atau karantina sebenarnya bisa secara terbatas diterapkan di Indonesia. Pasalnya, setiap wilayah di Indonesia mempunyai karakteristik masing-masing yang tidak bisa diseragamkan. “Lockdown atau tidak, harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat,” katanya.

Walaupun kebijakan itu perlu diperhitungkan pemerintah, Nafsiah yang juga mantan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengakui apabila kebijakan lockdown bisa berdampak ke masalah ekonomi politik. “Sebab harus dipikirkan mengenai bagaimana menyiapkan dan mengalokasikan dana akibat kebijakan tersebut,” ujarnya. (M-4)