Komisi VIII DPR Apresiasi Kemensos dalam Pencairan Bantuan PKH

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, pemerintah cukup cepat merespons pandemi ini.

"Memang dibutuhkan terobosan cepat seperti ini, mengingat ini kan force majeur," ungkap Ihsan dalam keterangan resmi kepada wartawan, Selasa (17/3).

Dia menyebut bahwa pandemi korona berpotensi menyerang kekuatan ekonomi keluarga.

"KCorona ini penyakit yang timbulkan multiplier effect, sampai ke ekonomi. Saat demand kebutuhan pokok tinggi seperti sekarang, harga bahan pokok kan mulai merangkak. Daya beli masyarakat harus dijaga. Apalagi keluarga miskin, bisa bayangkan coba," terangnya.

Maka dari itu, katanya, pencairan PKH tahap II ini patut didorong, agar KPM bisa terjaga daya belinya. Menurutnya, jika masyarakat mampu membeli bahan pokok dan asupan gizinya yang cukup, tubuh akan lebih kuat menghadapi virus-virus tersebut.

"Tidak perlu bicara ekonomi muluk-muluk deh. Kalau pandemi menyebar begini kan ekonomi keluarga yang paling terasa goncangannya. Mau beli ini terbatas beli itu susah. Makanya uang PKH di rekening segera dikelola KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk belanja kebutuhan pokok untuk hadapi situasi pandemi ini. Biar semua sehat" ungkapnya lagi.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut bahwa Komisi VIII akan memastikan proses pencairan ini berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Saya dan teman-teman Komisi VIII pastikan pencairannya berjalan cepat dan tepat sasaran. Saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri, sudah satu frekwensi kita. Intinya cepat eksekusi kata Pak Menteri. Cocok lah kalau begitu" kata Ihsan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bansos dari Kementerian Sosial untuk rakyat miskin berupa bantuan langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tiap KPM akan mendapatkan bantuan tiap 3 bulan sekali yang biasanya direalisir pada Januari, April, Juli, dan Oktober.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin, menyebut bantuan yang disalurkan pemerintah pada tahap II mencapai lebih dari Rp7 triliun.

“Sampai tanggal 10 Maret 2020 kemarin, yang diajukan dan telah cair dari Kementerian Keuangan senilai Rp7.014.888.950.000 untuk 9.214.185 KPM,” jelas Pepen dalam keterangan resmi, kemarin (16/3).

Dalam catatan Kemensos, para KPM di sejumlah wilayah telah mencairkan bantuan PKH pada tahap II. Antara lain Kalimantan Selatan, Lampung (Kab. Lampung Timur, Pesawaran), Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten (Pandeglang, Serang dan Lebak), Jawa Tengah, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. (Ifa/OL-09)