Mensos Risma Beberkan Kendala Penyaluran Bantuan PKH

MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan terdapat tantangan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah.

Pada November 2023, penyaluran PKH sekitar 98,20 persen. Sementara pada Desember penyaluran PKH yang disalurkan 9,2 juta namun yang transaksi baru 7,5 juta. Namun rekap penyaluran semester I rata-rata sekitar 98,85 persen.

"Ada selisih itu terjadi karena kadang rumahnya jauh, penerima PKH sakit, ganti pengurus, meninggal, dan masih dalam proses," kata Risma di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Bahkan ia menyebut masalah di lapangan sangat banyak. Ia menceritakan di Nusa Penida, Bali, penyaluran PKH sangat terkendala karena di daerah tersebut tidak ada bank BTN sehingga perlu pengganti bank, kemudian ada juga daerah yang tidak ada bank sama sekali sehingga perlu di bantu oleh PT Pos Indonesia.

"Jadi sebetulnya kita sudah evaluasi dari daerah 3T koneksi bank yang tidak ada, jadinya pakai pos dan kami sepakat kalau tidak ada bank dilakukan PT Pos Indonesia, begitu uang keluar memang langsung disalurkan oleh mereka. Ada kemungkinan juga daerahnya jauh sehingga sulit bahkan ATM tidak ada bahkan PT POS harus sewa pesawat," ungkapnya.

Selain itu, mantan wali kota Surabaya oitu juga mengatakan bahwa penerima PKH saat ini sangat ketat. Bahkan penerima selalu diupdate perkembangan ekonomi, rumah, dan sebagainya.

Diketahui anggaran Kementerian Sosial tahun 2024 sekitar Rp79,2 triliun yang dibagi menjadi 2 yakni sekitar Rp78,0 triliun atau 98,54% untuk perlindungan sosial dan sisanya sekitar Rp1,1 triliun atau 1,46% untuk dukungan manajemen. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda