Waspada Ada 187 Hoaks Terkait Korona

KEMENTERIAN  Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menemukan 187 hoaks atau berita bohong terkait virus corona (COVID-19) per Selasa (10/3) pagi.

Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi, Johnny G. Plate mengatakan pihaknya melakukan monitoring dari cyber drone kominfo. Hal itu dilakukan dalam rangka penanganan hoaks yang beredar di masyarakat.

"Pertama, kami berkomunikasi dengan platform untuk konfirmasi kominfo tidak blokir, dan itu sudah disampaikan," kata Johnny di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Menurutnya, penanganan itu bagian komunikasi Kominfo dengan platform Facebook, Youtube, Twitter untuk menghapus konten negatif tersebut.

"Siapa saja platform digitalnya? ada banyak, termasuk diantaranya facebook twitter, instagram dan lain sebagainya," sebutnya.

Dia menyebut Kominfo tidak akan membiarkannya informasi itu meresahkan masyarakat. Bahkan jika ada yang melanggar, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

"Kami sudah berkomunikasi dengan penegak hukum, tapi secara khusus dengan covid 19, kami sudah menyurati kepolisian RI dalam rangka penegakkan hukum, law enforcementnya, tentu itu kewenangan kepolisian pengadilan dan kejaksaan," paparnya.

Johnny menambahkan, pencegahan yang dilakukan Kominfo terkait atitude, sikap dan cara berpikir masyarakat sehingga pencegahan harus dilakukan dalam program yang multidisiplin dan multi kementerian lembaga, yaitu edukasi.

"Diberikan edukasi literasi berjenjang, masif dilakukan baik kominfo maupun bekerja sama dengan lembaga pendidikan, kemasyarakatan, bagaimana kita menggunakan ruang digital secara cerdas," terangnya.

Oleh karena itu, menggunakan media sosial secara keliru termasuk memproduksi hoaks tentunya dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Bahkan berdampak pada bangsa dan negara.

"Memproduksi hoaks, menyebar hoaks, nggak ada yang diuntungkan dari situ, makanya stop hoaks Covid19," lanjutnya.

Terkait pemblokiran dilakukan melalui platform digital. Sehingga ia pastikan sudah beberapa dilakukan take down.

"yang saya maksudkan tadi, kominfo tidak melakukan pemblokiran secara teknis, karena secara teknis itu dilakukan platform digital," pungkasnya. (OL-2)