Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem dan Golkar sepakat agar parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen naik dari 4% menjadi 7%. Hal itu disepakati keduanya dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto hari ini, (9/3).
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jendera; PPP, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut sepenuhnya menjadi hak NasDem dan Golkar. Begitu juga bila mereka ingin memperjuangkannya di DPR.
Namun, Baidowi mengingatkan bahwa semakin tinggi PT, akan semakin banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia. Akan semakin banyak suara dan aspirasi masyarakat yang tidak dapat tersalurkan di parlemen.
Baca juga : Golkar Dukung usul NasDem, Ambang Batas Parlemen 7%
"Akan ada jutaan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui partai politik tapi tidak bisa diteruskan ke parlemen karena parpol itu tidak lolos angka PT. Hal ini sekaligus menafikan keragaman yang menjadi pondasi terbentuknya NKRI," ujar Baidowi, ketika dihubungi, Senin, (9/3).
Sementara itu terkait sistem pemilu, Baidowi mengatakan opsi-opsi masih terbuka. PPP masih melakukan kajian untuk menentukan sikap politik apakah pemilu lebih baik dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka.
"Sistem tertutup lebih memberikan kesempatan kepada parpol untuk menyiapkan kader terbaik bukan sekedar caleg yang hanya bermodal finansial dan popularitas. Sistem kepartaian akan berjalan maksimal," ujar Baidowi. (OL-7)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Penerapan ambang batas fraksi merupakan opsi yang lebih adil dan ideal karena tidak menghilangkan kursi partai politik serta tidak membuang suara rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu
Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved