Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk meningkatkan intensitas persiapan Pilkada 2020 yang akan berlangsung mulai Juli 2020. Penyelesaian masalah KTP elektronik (KTP-e) jadi salah satu yang diminta untuk diprioritaskan.
"Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) harus mengecek betul di lapangan seperti apa," ujar anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi, dalam rapat kerja dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Rabu (26/2).
Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk soal KTP-elektronik (KTP-e).
"Kami melakukan percepatan KTP-e sebelum hari pemungutan suara dilakukan," tutur Tito.
Baca juga: Ada 16 Juta Blanko KTP-el Baru, Ayo Segera Buat KTP-el
Tito mengatakan Kemendagri menyiapkan setidaknya 17,5 juta keping blangko KTP-e. Sebanyak 7,5 juta keping sudah didistribusikan dan 10 juta disediakan sebagai cadangan.
"Kami ajukan Rp 250 miliar untuk waspadai kemungkinan pertengahan rahun ada kekurangan. Sehingga, surat dikirim ke Kemenkeu tambahan blangko KTP-e. Tapi kami yakin tidak ada kekurangan blangko KTP-e," pungkasnya.
Selain itu, Kemendagri juga tengah melakukan pemetaan daerah yang rawan konflik. Dengan begitu, upaya preventif bisa dilakukan dengan maksimal.
"Kami lakukan pemetaan potensi konflik dan variabel tersendiri. Berusaha dukung dan bantu pemerintah juga tingkatkan partisipasi pemilih," pungkasnya.(OL-11)
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung.
Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved