Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk meningkatkan intensitas persiapan Pilkada 2020 yang akan berlangsung mulai Juli 2020. Penyelesaian masalah KTP elektronik (KTP-e) jadi salah satu yang diminta untuk diprioritaskan.
"Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) harus mengecek betul di lapangan seperti apa," ujar anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi, dalam rapat kerja dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Rabu (26/2).
Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk soal KTP-elektronik (KTP-e).
"Kami melakukan percepatan KTP-e sebelum hari pemungutan suara dilakukan," tutur Tito.
Baca juga: Ada 16 Juta Blanko KTP-el Baru, Ayo Segera Buat KTP-el
Tito mengatakan Kemendagri menyiapkan setidaknya 17,5 juta keping blangko KTP-e. Sebanyak 7,5 juta keping sudah didistribusikan dan 10 juta disediakan sebagai cadangan.
"Kami ajukan Rp 250 miliar untuk waspadai kemungkinan pertengahan rahun ada kekurangan. Sehingga, surat dikirim ke Kemenkeu tambahan blangko KTP-e. Tapi kami yakin tidak ada kekurangan blangko KTP-e," pungkasnya.
Selain itu, Kemendagri juga tengah melakukan pemetaan daerah yang rawan konflik. Dengan begitu, upaya preventif bisa dilakukan dengan maksimal.
"Kami lakukan pemetaan potensi konflik dan variabel tersendiri. Berusaha dukung dan bantu pemerintah juga tingkatkan partisipasi pemilih," pungkasnya.(OL-11)
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik.
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) itu menolak pulang ke Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved